Ketegangan Israel-Iran, DPR Dorong Evakuasi WNI dan Penguatan Pertahanan Nasional

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendesak pemerintah bertindak cepat menghadapi potensi eskalasi konflik antara Israel dan Iran. Menurutnya, langkah konkret harus segera diambil, mulai dari menjaga stabilitas nasional hingga mendorong gencatan senjata di forum-forum internasional.
“Indonesia tidak bisa diam. Setidaknya harus aktif menyuarakan perdamaian di ASEAN, PBB, maupun Organisasi Kerja Sama Islam,” ujar Nurul dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran, Kamis (26/6/2025) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Nurul menyoroti pentingnya pendekatan diplomasi kemanusiaan, terutama dalam melindungi warga sipil terdampak dan menyiapkan skenario evakuasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik.
“Evakuasi WNI harus jadi prioritas. Selain itu, pemerintah juga harus memitigasi dampak dalam negeri, termasuk potensi lonjakan harga energi dan penyebaran ekstremisme di ruang digital,” katanya.
Ia mengingatkan, dampak perang saat ini tidak hanya bersifat militer, tapi juga menyangkut informasi dan ideologi. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat—termasuk media dan elite politik—perlu menyuarakan perdamaian.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, turut mengingatkan bahwa konflik Israel-Iran tidak lepas dari ketegangan berkepanjangan di Gaza. Ia menilai kondisi saat ini sebagai titik krusial bagi semua pihak untuk menahan diri.
“Jika eskalasi terus berlanjut, kita bisa menghadapi krisis multidimensi yang bahkan bisa merembet ke kawasan Asia Tenggara,” katanya.
Sementara itu, pengamat militer dan keamanan Khairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menggarisbawahi kompleksitas ancaman yang muncul dari konflik modern. Ia menyebut perang saat ini tidak hanya berlangsung di darat, tetapi juga di ranah digital dan teknologi.
“Konflik kali ini melibatkan rudal balistik, drone, serangan siber, hingga perang informasi. Pemerintah harus memperkuat ketahanan nasional dari segala sisi, termasuk pertahanan siber, keamanan logistik, hingga kohesi sosial,” jelas Fahmi.
Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan publik di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu. “Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memperburuk kondisi dalam negeri,” pungkasnya.
Editor : Hasiholan Siahaan