Kasus Bullying Maut di Tangsel Disorot DPR, Desak Sekolah Bentuk Tim Cegah Kekerasan

JAKARTA, iNewsTangsel - Kasus perundungan atau bullying di Tangerang Selatan yang merenggut nyawa seorang siswa setelah dirawat di rumah sakit menarik perhatian serius Komisi X DPR. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mendesak semua satuan pendidikan untuk segera membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Hetifah menekankan pentingnya TPPK dilengkapi mekanisme pelaporan yang cepat, transparan, dan melibatkan tenaga profesional. "Tim ini harus dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang cepat dan transparan, serta melibatkan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor untuk mendukung korban dan pencegahan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/11/2025).

Baca Juga

Kecam Bullying Maut di SMPN 19 Tangsel, Menteri PPPA: Usut Tuntas dan Transparan!

Ia juga menyoroti kebutuhan pemerintah untuk mendukung penuh implementasi program pencegahan kekerasan di sekolah. Hetifah meminta pemerintah menyediakan anggaran khusus guna mendukung pelatihan guru dalam mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan.

Menurutnya, implementasi dari Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur pembentukan TPPK masih belum berjalan merata di seluruh daerah. Oleh karena itu, Hetifah mendorong pemerintah dan satuan pendidikan segera mengimplementasikan regulasi tersebut tanpa penundaan.

"Selain itu, kami mendorong ekosistem pendidikan untuk memperkuat budaya sekolah yang inklusif, dialogis, dan berbasis pencegahan," ujarnya. Sekolah harus menjadi tempat di mana peserta didik merasa aman untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh perlindungan.

Baca Juga

Stop Bullying! Andra Soni: CCTV Diperbanyak di Sejumlah Titik Rawan

Kasus yang menjadi sorotan utama adalah meninggalnya pelajar SMPN 19 Tangsel berinisial MH (13) yang menjadi korban perundungan. Korban mengalami luka fisik dan trauma serius, dan meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama sepekan di rumah sakit.

Kasus bullying ini menambah daftar panjang kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk yang terjadi di SMP Kabupaten Blora dan sekolah di Probolinggo serta Kota Malang. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar kasus-kasus bullying di sekolah segera diatasi secara serius.

Komisi X berharap desakan ini dapat menjadi momentum bagi seluruh sekolah untuk segera bertindak dan menjadikan lingkungan pendidikan benar-benar bebas dari kekerasan.

Editor : Aris