DPR Panggil Kemenhut 4 Desember Buntut Banjir Sumatera yang Menguak Banyaknya Kayu Ilegal

JAKARTA, iNewsTangsel - Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat sejak akhir November 2025 kini memicu sorotan tajam DPR terhadap dugaan praktik penebangan liar. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengonfirmasi rencana rapat mendesak dengan Kementerian Kehutanan pada 4 Desember 2025 untuk membahas temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir.

Video viral di media sosial menunjukkan ribuan kayu gelondongan hanyut di Tapanuli Selatan dan sekitarnya, memicu tudingan illegal logging sebagai pemicu utama bencana. Fenomena ini bukan hanya menambah korban jiwa dan kerugian material, tapi juga mengungkap kerentanan daerah aliran sungai (DAS) akibat deforestasi.

"Iya, Komisi IV akan rapat dengan Kemenhut perihal tersebut pada hari Kamis, 4 Desember," kata Alex Indra Lukman ketika dikonfirmasi pada Minggu (30/11/2025). Ia menekankan rapat ini akan mendalami asal-usul kayu gelondongan yang menjadi sorotan publik.

Alex Indra Lukman merinci bahwa rapat akan fokus pada lima isu krusial terkait pengelolaan DAS yang rawan bencana. Pertama, peta daerah aliran sungai yang mengalami banjir dan longsor untuk identifikasi zona berisiko tinggi.

"Satu, peta daerah aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor. Dua, data tutupan lahan di setiap DAS," ujar Alex. Kedua, data tutupan lahan akan dievaluasi untuk mengukur tingkat degradasi hutan di wilayah terdampak.

Selanjutnya, Komisi IV akan menyelidiki data kerusakan hutan dan lahan per DAS, serta rencana reboisasi yang telah digarap Kementerian Kehutanan. Program penghijauan dianggap kunci untuk memulihkan ekosistem yang rusak akibat penebangan ilegal.

"Tiga, data kerusakan hutan dan lahan tiap DAS. Empat, program rencana reboisasi dan penghijauan tiap DAS. Lima, berapa dana yang tersedia untuk rehabilitasi DAS," katanya. Isu kelima ini krusial mengingat bencana telah merusak infrastruktur senilai miliaran rupiah.

Kasus kayu gelondongan ini bukan yang pertama di Sumatra, dengan Kementerian Kehutanan telah mengungkap puluhan kasus ilegal logging sepanjang 2025. Rapat DPR diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk moratorium penebangan dan penguatan penegakan hukum di hutan lindung.

Dengan gelombang bencana yang masih berpotensi berlanjut, inisiatif Komisi IV ini menjadi langkah proaktif untuk melindungi jutaan warga Sumatera dari ancaman banjir bandang akibat kerusakan lingkungan. Pemerintah pusat dan daerah diimbau segera bertindak agar tragedi ini tidak terulang.

Editor : Aris