get app
inews
Aa Text
Read Next : Belanja Jadi Tradisi Ramadan, Program BINA Targetkan Transaksi Rp53,38 Triliun

Gubernur BI Baru Diminta Buktikan Kinerja, Bukan Bangun Citra

Selasa, 27 Januari 2026 | 18:57 WIB
header img
Kepemimpinan baru BI akan diukur bukan dari citra, melainkan dari kemampuannya menjaga stabilitas dan memberi kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat. Foto dok iNews

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta publik dan pelaku pasar tidak buru-buru menghakimi kepemimpinan baru Bank Indonesia. Ia menegaskan, pergantian Gubernur BI adalah proses konstitusional yang semestinya direspons dengan kepala dingin, bukan spekulasi yang justru memicu kegaduhan pasar.

“Setiap pergantian Gubernur BI pasti memunculkan respons pasar. Itu wajar. Tapi kita juga harus memberi ruang kepada Gubernur BI yang baru untuk bekerja dan membuktikan kapasitasnya,” kata Cucun dalam konferensi pers di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/1/2026).

Menurut politisi PKB itu, jabatan Gubernur BI bukan panggung politik, melainkan posisi teknokratik yang diuji oleh kinerja konkret: menjaga stabilitas moneter, nilai tukar rupiah, dan inflasi. Karena itu, ia mengingatkan agar penilaian publik tidak terjebak pada rumor atau reaksi jangka pendek. “Gubernur BI ini bukan figur politik. Ia profesional yang bekerja berdasarkan mandat undang-undang. Mari kita lihat dulu bagaimana kebijakan moneternya dijalankan, bukan berspekulasi,” tegasnya.

Cucun juga menyoroti krusialnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah di tengah tekanan global yang belum reda. Ia menilai, tanpa koordinasi yang solid antara kebijakan fiskal dan moneter, stabilitas ekonomi nasional akan rapuh. “Yang dibutuhkan sekarang adalah soliditas antara fiskal dan moneter. Gubernur BI harus bisa menjadi penghubung yang kuat agar kebijakan ekonomi negara saling menguatkan, bukan saling meniadakan,” ujarnya.

Di sisi lain, Cucun menegaskan DPR tidak akan melepas fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Namun, ia mengingatkan pengawasan itu tidak boleh berubah menjadi intervensi yang menggerus independensi bank sentral. “DPR akan terus mengawal kebijakan moneter, tetapi tetap menghormati independensi Bank Indonesia sesuai amanat undang-undang,” katanya.

Editor : Hasiholan Siahaan

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut