Geopolitik Memanas, Indonesia Diuji Pertahankan Doktrin Bebas Aktif

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Arah politik luar negeri Indonesia kembali menjadi sorotan publik di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Dalam satu tahun terakhir, pemerintahan Presiden Prabowo semakin aktif dan dinamis merespons percaturan politik serta ekonomi internasional, mulai dari keterlibatan dalam forum ekonomi global hingga sikap atas konflik kawasan seperti Rusia-Ukraina dan Palestina.

Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, menilai langkah aktif Indonesia tersebut sejatinya sejalan dengan amanat konstitusi dan doktrin politik luar negeri bebas aktif yang dirumuskan para pendiri bangsa. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, ditegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa serta komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Prinsip bebas aktif adalah refleksi dari semangat kemerdekaan itu sendiri. Indonesia harus bebas menentukan sikap dan aktif berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan dunia,” kata Pontjo, Jumat (27/2/2026). 

Menurutnya, doktrin bebas aktif juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sehingga prinsip ini menggarisbawahi, Indonesia tidak boleh terikat dalam aliansi militer atau blok politik tertentu, namun tetap proaktif dalam diplomasi internasional.

“Di tengah turbulensi geopolitik, politik bebas aktif bukan sekadar slogan historis, melainkan fondasi strategis yang terus diuji oleh realitas zaman,” tegas Pontjo. 

Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dewi Fortuna Anwar, menambahkan politik bebas aktif bukan berarti netral pasif. Indonesia, tidak boleh terjebak dalam aliansi militer kolektif, tetapi tetap wajib bersuara terhadap isu kemanusiaan dan perdamaian global.

“Bebas berarti tidak terikat pada blok kekuatan mana pun. Aktif berarti tidak pasif atau reaktif, melainkan proaktif dan rasional dengan kepentingan nasional sebagai kompas,” ungkap Prof. Dewi.

Menurutnya, secara historis, politik bebas aktif mewarnai peran besar Indonesia di panggung dunia. Pada 1955, Indonesia memprakarsai Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang melahirkan Dasasila Bandung, cikal bakal solidaritas negara-negara berkembang. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri Gerakan Non-Blok pada 1961, sebagai respons atas polarisasi Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

“Namun, dalam perjalanannya, implementasi bebas aktif kerap mengalami penafsiran berbeda di tiap era pemerintahan. Pada masa Orde Baru, misalnya, orientasi pembangunan ekonomi membuat Indonesia dinilai lebih condong ke Barat demi dukungan finansial dan stabilitas,” imbuhnya. 

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut dia, hubungan Indonesia dengan Tiongkok menguat, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Tiongkok kini menjadi mitra dagang utama Indonesia dan salah satu investor terbesar. Namun, sejumlah kebijakan dan pernyataan bersama terkait Laut Cina Selatan sempat memicu kontroversi di dalam negeri, terutama menyangkut konsistensi Indonesia terhadap hukum laut internasional (UNCLOS 1982).

“Di sisi lain, Indonesia juga berupaya mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, termasuk melalui kerja sama perdagangan dan negosiasi tarif ekspor. Langkah Indonesia bergabung dalam sejumlah forum ekonomi global yang dinilai sebagian pihak berseberangan dengan kepentingan Barat juga memicu perdebatan domestik,” paparnya. 

Editor : Elva Setyaningrum