Pemerintah Optimalkan Belanja Negara untuk Serap Produk UMKM

JAKARTA, iNewsTangsel.id -Pemerintah terus mendorong optimalisasi belanja negara sebagai instrumen untuk meningkatkan penyerapan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya ini untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Sehingga dapat memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

‎Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan, selama ini peluang pasar dari belanja pemerintah masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM. Padahal, sektor pengadaan memiliki nilai yang besar dan berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru bagi usaha kecil di dalam negeri.

Baca Juga

Penerimaan Negara Melambat, Sri Mulyani Dorong Strategi Baru Atasi Tantangan Ekonomi 2024

‎"Keterlibatan UMKM dalam pengadaan tidak hanya memberikan akses pasar yang lebih luas, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, serta daya saing usaha," kata Helvi saat Sosialisasi Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

‎Menurutnya, belanja pemerintah dapat menjadi penggerak utama dalam mendorong UMKM masuk ke dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa. Selain meningkatkan permintaan terhadap produk lokal, langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas usaha dan daya saing pelaku UMKM.

‎"Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah serta keterlibatan badan usaha milik negara dan sektor swasta," tegas Helvi.

‎Diterangkan, saat ini partisipasi UMKM Indonesia dalam rantai pasok global masih relatif rendah, yakni sekitar 4,1 persen. Angka tersebut tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan seperti Vietnam dan Malaysia, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas usaha domestik.

‎"Selain itu, indikator kemudahan berusaha Indonesia juga belum optimal. Data dari lembaga internasional menunjukkan posisi Indonesia masih berada di peringkat menengah, sehingga diperlukan perbaikan regulasi dan iklim usaha agar lebih kompetitif," imbuhnya.

‎Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Muhammad Aris Supriyanto mengungkapkan, data pihaknya mencatat nilai belanja pemerintah pada 2026 diperkirakan mencapai Rp814 triliun.

‎"Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp356 triliun dialokasikan untuk produk UMKM, membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah," ucapnya.

‎Ditegaskan, besarnya alokasi tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan UMKM, baik dari sisi kualitas produk, kapasitas produksi, hingga pemenuhan standar pengadaan. Tanpa kesiapan tersebut, peluang pasar yang besar berpotensi tidak terserap secara optimal.

‎"Namun, tantangan masih terlihat dari rendahnya keterlibatan UMKM Indonesia dalam rantai pasok global yang baru mencapai sekitar 4,1 persen. Angka ini masih tertinggal dibandingkan beberapa negara di kawasan, sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan integrasi UMKM ke pasar yang lebih luas," imbuhnya.

‎Sementara itu, Ketum Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menargetkan, nilai transaksi dari kegiatan Inabuyer B2B2G Expo 2026 yang akan digelar pada 5–7 Mei 2026 mendatang bisa naik sekitar 5–10 persen dari tahun sebelumnya.

‎"Kegiatan sebelumnya berhasil mencatatkan potensi kerja sama sebesar Rp1,58 triliun dengan realisasi transaksi lebih dari Rp2,5 triliun," urainya.

‎Untuk itu, pihaknya berharap, kegiatan tahun ini dapat menjadi platform untuk menghadirkan lebih banyak produsen dalam negeri, termasuk UMKM, agar dapat menjadi bagian dari ekosistem tersebut.

‎

Editor : Elva Setyaningrum