APDESI Merah Putih: 75 Ribu Desa Siap Jadi Lokomotif Ekonomi Indonesia

SERANG, iNewsTangsel.id - Narasi besar pembangunan nasional mulai bergeser dari kota ke desa, bukan sekadar sebagai wacana, tetapi sebagai kebutuhan mendesak untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Dalam Rapat Kerja Nasional APDESI Merah Putih 2026, desa diposisikan sebagai titik awal pertumbuhan yang lebih inklusif.

Dengan jumlah lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, pemerintah dan pemangku kepentingan melihat desa sebagai fondasi baru yang mampu memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus menjaga ketahanan pangan.

Perubahan arah ini tidak lagi menempatkan desa sebagai penerima program, melainkan sebagai pelaku utama ekonomi. Di sisi lain, tantangan implementasi menjadi fokus utama dalam diskusi Rakernas. 

Melalui pendekatan digitalisasi dan penguatan koperasi, desa didorong masuk ke dalam rantai ekonomi modern—tidak hanya sebagai produsen, tetapi juga sebagai bagian dari sistem distribusi dan pemasaran yang lebih luas.

Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, menilai selama ini desa terlalu lama ditempatkan sebagai objek kebijakan. Padahal, kata dia, desa memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi motor ekonomi. “Ini bukan lagi soal potensi, tapi soal keberanian mengeksekusi. Desa harus menjadi pusat produksi dan distribusi. Kalau tidak dimulai sekarang, ketimpangan akan terus melebar,” tegasnya, Kamis (11/6/2026).

Pernyataan senada disampaikan Johan Aripin Muba yang menyoroti lemahnya ekosistem ekonomi desa selama ini. Ia menyebut problem utama bukan pada produksi, tetapi pada kepastian pasar dan harga. “Petani kita bisa menghasilkan, tapi sering tidak punya kepastian pembeli. Ini yang harus diputus. Negara harus hadir memastikan rantai pasok berjalan dan menguntungkan desa,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah pejabat negara turut menegaskan komitmen politik pemerintah. Sufmi Dasco Ahmad menyatakan penguatan desa akan didorong melalui kebijakan yang lebih konkret, termasuk dukungan anggaran dan regulasi. “Kita tidak bisa lagi setengah-setengah. Desa harus diperkuat sebagai basis ekonomi nasional. Ini menyangkut ketahanan negara,” katanya.

Sementara itu, Yandri Susanto menekankan pentingnya transformasi desa melalui digitalisasi dan koperasi. Menurutnya, tanpa modernisasi sistem ekonomi, desa akan terus tertinggal dalam persaingan. “Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Desa harus masuk ke sistem ekonomi modern agar punya daya saing,” ujarnya.

Rakernas ini juga menegaskan langkah konkret, mulai dari penguatan koperasi desa, pengembangan peternakan rakyat, hingga integrasi sektor pertanian berbasis teknologi. Dengan jumlah desa yang mencapai lebih dari 75 ribu, tekanan kini mengarah pada implementasi nyata, bukan sekadar wacana.

Jika agenda ini kembali berhenti pada forum dan dokumen, risiko yang dihadapi tidak kecil: ketahanan pangan melemah dan ketimpangan ekonomi makin dalam. Namun jika dijalankan serius, desa berpotensi menjadi fondasi baru ekonomi Indonesia yang lebih kuat, merata, dan berkelanjutan

Editor : Hasiholan Siahaan