Skema Sewa Kendaraan Dinas Pemkot Tangsel Dinilai Tepat untuk Efisiensi Anggaran

PAMULANG, iNewsTangsel - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memutuskan untuk beralih menggunakan skema sewa kendaraan dinas sebagai strategi baru dalam mengelola armada operasional pada tahun 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah pragmatis untuk meningkatkan efisiensi fiskal sekaligus menekan beban pengeluaran modal daerah yang tidak perlu.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai kebijakan ini sangat tepat karena mampu menghindari beban biaya perawatan jangka panjang bagi aset yang sudah melewati masa produktif. Menurutnya, dengan menyewa, pemerintah daerah dapat menjaga fleksibilitas anggaran agar tidak terikat pada belanja modal besar yang justru membebani APBD di masa depan.

"Ini bisa dibaca sebagai strategi efisiensi fiskal. Dengan menyewa, pemerintah menghindari beban jangka panjang berupa perawatan aset yang sudah melewati umur ekonomis, sekaligus menjaga fleksibilitas anggaran agar tidak terkunci pada belanja modal besar," kata Herry dalam keterangannya, Selasa (13/7/2026).

Pengamat Ekonomi dari UPH, Tanggor Sihombing, turut mengapresiasi model rental yang dinilai jauh lebih efektif untuk menjaga arus kas pemerintah. Ia menyebutkan bahwa manajemen risiko operasional sepenuhnya berpindah ke penyedia jasa, sehingga pemerintah terbebas dari tanggung jawab biaya pemeliharaan rutin yang kerap tidak terprediksi.

Keunggulan lain yang disoroti adalah adanya klausul zero downtime yang menjamin pelayanan publik tidak akan terhambat oleh masalah teknis kendaraan. Vendor wajib menyediakan mobil pengganti yang setara pada hari yang sama jika unit utama mengalami kerusakan atau harus menjalani servis berkala.

Pengamat Fiskal dari Universitas Airlangga, Bagas Pradana Wijaya, menegaskan bahwa transparansi pengadaan harus dilakukan melalui sistem e-purchasing dan e-catalogue sesuai regulasi LKPP. 

"Mekanisme ini kunci utama untuk menutup celah mark-up harga sekaligus menjamin proses seleksi vendor berjalan secara akuntabel dan terbuka," ujarnya.

Namun, para para sepakat bahwa efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada pengawasan ketat serta evaluasi berkala yang dilakukan oleh internal auditor. Transparansi kontrak antara pemerintah dan pihak penyedia menjadi variabel penentu agar realisasi anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata dibandingkan sistem pembelian aset tradisional.

Langkah Wali Kota Benyamin Davnie ini dinilai sebagai upaya membangun struktur APBD yang lebih sehat dan fokus pada kepentingan masyarakat luas. Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan ini menjadi taruhan penting bagi keberhasilan Pemkot Tangsel dalam mewujudkan pelayanan prima tanpa pemborosan.

Editor : Aris