Polemik Atlet Berprestasi Bawa Nama RI Tak Masuk SMA Negeri, DPRD Tangsel Desak Evaluasi Total SPMB

CIPUTAT, iNewsTangsel - Kasus ditolaknya atlet sepak bola putri berprestasi asal Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri menuai keprihatinan. 

Kali ini, sorotan datang dari Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan, Ricky Yuanda Bastian. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu mendesak Pemerintah Provinsi Banten segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut, Sabtu (18/7/2026).

Ricky mengatakan, meski Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten bukan merupakan mitra kerja Komisi II DPRD Tangsel, persoalan tersebut tetap menjadi perhatian karena menyangkut masa depan generasi muda berprestasi.

"Pada dasarnya, meskipun Dinas Pendidikan Provinsi bukan merupakan mitra kerja kami di Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan, tentu kabar ini sangat memilukan bagi kami," ujar Ricky Yuanda Bastian, kepada iNewsTangsel.

Menurut Ricky, sangat disayangkan apabila seorang atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang justru tidak mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di SMA negeri melalui jalur prestasi.

"Kami berharap Dinas Pendidikan Provinsi dapat segera turun tangan untuk membenahi permasalahan yang terjadi. Sangat disayangkan, seorang anak bangsa yang memiliki prestasi justru tidak dapat terakomodasi di SMA negeri," terang Ricky.

"Padahal, selama ini yang bersangkutan telah meniti karier sebagai atlet dan berjuang mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang," katanya.

Ia menilai kasus tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Ricky juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 7.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Karena itu, saya berharap seluruh pihak yang terkait dapat memberikan perhatian serius. Saya juga mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 7," tegasnya.

Ricky mempertanyakan mekanisme seleksi yang menyebabkan atlet berprestasi tersebut gagal diterima, meski telah mengantongi berbagai prestasi dan sertifikat kejuaraan.

"Mengapa seorang anak berbakat dan berprestasi yang telah mengharumkan nama Indonesia justru tidak diterima? Seolah-olah prestasi, sertifikat, serta pencapaiannya di berbagai kejuaraan tidak diakui," ujarnya.

Karena itu, ia meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai polemik semata, tetapi ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab sebenarnya.

"Oleh karena itu, saya mendesak semua pihak untuk turun tangan. Jika diperlukan, lakukan investigasi dan usut persoalan ini secara tuntas agar dapat ditemukan solusi sekaligus menjadi bahan perbaikan ke depan," katanya.

Lebih lanjut, Ricky berharap Gubernur Banten, Andrasoni, dapat turun tangan langsung mengingat kewenangan pengelolaan SMA berada di bawah Pemerintah Provinsi Banten.

"Bahkan, jika diperlukan, saya berharap Bapak Gubernur dapat turun tangan karena persoalan ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi," harapnya.

"Saya yakin Gubernur memiliki kewenangan dan kebijakan untuk memberikan solusi terbaik bagi anak tersebut, terlebih ia merupakan warga Kota Tangerang Selatan," pungkas Ricky Yuanda Bastian.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten maupun pihak SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 7 terkait polemik tersebut. 

Publik pun berharap adanya langkah cepat dari Pemerintah Provinsi Banten agar hak pendidikan bagi siswa berprestasi tetap dapat terpenuhi sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan SPMB ke depan.

Editor : Aris