Dialog Warga dan Pemkot Tangsel Soal Polemik SMPN 25 Batal Digelar
CIPUTAT, iNewsTangsel – Pertemuan antara warga terdampak rencana pembangunan gedung SMP Negeri 25 Tangerang Selatan (Tangsel) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel yang sebelumnya diharapkan berlangsung pada Sabtu (29/8/2026), batal digelar.
Padahal, warga telah melakukan persiapan dengan matang dengan memberikan ruang kepada Pemkot Tangsel untuk dialog sekaligus tatap muka bersama warga terdampak.
Namun begitu, warga menyebut pertemuan tersebut bukan dibatalkan secara permanen, melainkan diundur hingga waktu yang belum ditentukan, Minggu(30/8/2026).
Pertemuan itu sebelumnya diharapkan menjadi ruang dialog antara masyarakat di sekitar kawasan Bukit Nusa Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, dengan Pemkot Tangsel untuk membahas berbagai persoalan terkait rencana pembangunan SMPN 25.
Edy Dwi Daryono, salah satu warga terdampak pembangunan SMPN 25 mengatakan, bahwa warga masih menunggu kepastian jadwal pertemuan selanjutnya.
“Diundur, dengan waktu yang tidak ditentukan. Kalo kami ingin pertemuan di Hari Sabtu depan," ujar Edy saat dikonfirmasi iNewsTangsel.
Sebelumnya, warga berharap Pemkot Tangsel dapat hadir langsung menemui masyarakat dan tidak hanya memberikan penjelasan mengenai kesesuaian lokasi pembangunan dengan ketentuan tata ruang.
Warga menilai, persoalan pembangunan SMPN 25 tidak cukup dilihat dari aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mereka juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian warga antara lain desain dan posisi bangunan, akses keluar-masuk sekolah, kondisi lalu lintas, keselamatan, lingkungan, ruang parkir hingga kenyamanan permukiman.
Hendy sebelumnya meminta Pemkot Tangsel membuka ruang dialog secara langsung dengan masyarakat.
“Kami berharap Pemkot Tangsel jangan hanya menyampaikan bahwa secara tata ruang lokasinya sesuai. Silakan datang dan temui warga, dengarkan apa yang menjadi kekhawatiran dan keberatan masyarakat,” kata Hendy.
Menurutnya, warga pada prinsipnya memahami kebutuhan pembangunan fasilitas pendidikan. Namun, pembangunan fasilitas publik juga dinilai harus memperhatikan kondisi masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi proyek.
“Kalau memang ini untuk kepentingan publik, mari kita bicarakan secara terbuka. Jangan sampai pembangunan sekolah justru menimbulkan persoalan baru karena komunikasi dengan warga tidak berjalan,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Bambang Noertjahjo sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan mengenai rencana pembangunan SMPN 25 sebenarnya telah dilakukan bersama pihak-pihak terkait.
“Sebetulnya pembahasan sudah dilakukan, hanya terjadi dinamika,” kata Bambang.
Bambang mengatakan Pemkot Tangsel tetap membuka kemungkinan untuk melakukan pertemuan kembali dengan masyarakat. Jika pertemuan telah disepakati, pemerintah memastikan perwakilan empat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan hadir.
Keempat OPD tersebut yakni Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta).
“Jika sudah disepakati akan ada pertemuan, tentunya akan dihadiri perwakilan dari dinas-dinas tersebut. Semoga bisa disepakati rencana ini demi kemajuan pendidikan di Tangsel," ujarnya.
Kendati demikian, Bambang berharap dialog antara pemerintah dan masyarakat nantinya dapat menghasilkan kesepakatan sehingga pembangunan SMPN 25 dapat tetap berjalan demi kepentingan pendidikan di Kota Tangsel.
Editor : Aris