Wacana Prabowo Kuliah Negeri Gratis, DPR Ingatkan Soal Nasib Perguruan Tinggi Swasta

JAKARTA, iNewsTangsel - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menggratiskan biaya pendidikan negeri hingga tingkat perguruan tinggi. Namun, DPR mewanti-wanti pemerintah agar kebijakan tersebut dirancang secara matang tanpa mematikan keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

DPR menilai perlunya skema yang adil agar penggratisan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak membuat calon mahasiswa meninggalkan kampus swasta. "Yang perlu dipikirkan adalah skemanya seperti apa, jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN kemudian PTS menjadi terbengkalai," ujar Lalu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Salah satu formula yang diusulkan Komisi X DPR adalah mengalihkan seluruh alokasi kuota KIP Kuliah khusus untuk mahasiswa di kampus swasta. "Contoh KIP Kuliah yang hari ini diberikan untuk PTN dan PTS, ketika PTN digratiskan maka KIP Kuliah diberikan kepada PTS saja," tegas Politikus PKB tersebut.

Selain alokasi beasiswa, DPR mendorong pemerintah memberikan dukungan biaya operasional bagi PTS guna menjaga kesetaraan kualitas pendidikan. Biaya hidup atau living cost para mahasiswa juga dinilai menjadi komponen penting yang wajib masuk dalam perhitungan rancangan kebijakan.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi didesak segera merumuskan regulasi komprehensif agar niat baik Presiden tidak merugikan pihak mana pun. Langkah antisipasi ini dinilai krusial mengingat potensi pergeseran minat calon mahasiswa secara masif ke kampus negeri.

"Jangan sampai nanti kalau PTN digratiskan kemudian PTS berbayar, tentu orang tidak mau berkuliah di PTS," ujar Lalu. Oleh karena itu, penguatan skema pendanaan bagi perguruan tinggi swasta harus berjalan sejajar dengan program penggratisan PTN.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menggratiskan seluruh tingkatan sekolah negeri mulai dari SD hingga universitas. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Presiden saat berpidato dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di JCC, Jakarta.

Guna merealisasikan wacana tersebut, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran negara yang diselamatkan dari potensi kebocoran serta tindak pidana korupsi. Rapat terbatas akan segera digelar oleh pihak istana untuk mematangkan teknis pelaksanaan pendidikan gratis di seluruh wilayah Indonesia.

Editor: Aris