Wapres Beri Anugerah Monev 15 Badan Publik Kualifikasi Informatif Terbaik Nasional

Vitrianda Hilba Siregar
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memberikan Anugerah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada 15 Badan Publik (BP) kualifikasi Informatif terbaik nasional. Foto: Ist

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memberikan Anugerah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada 15 Badan Publik (BP) kualifikasi Informatif terbaik nasional.

15 BP tersebut merupakan bagian dari 139 BP kualifikasi Informatif, pemberian Anugerah Monev KIP  tahun 2023 yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Pusat  dilaksanakan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Adapun 15 BP tersebut terdiri dari 6 Pemerintah Desa Bumiroso Jateng, Desa Srimulyo DIY, Desa Tegal Harum Bali, Bulo Sulsel, Yayasan Malut, dan Kampung Ruar Papua. Kategori Pemprov terdiri dari Aceh, Jateng, dan Kepri. Kategori Parpol PDIP, Gerindra, dan Demokrat, Kategori PTN Unibra, UGM, UN Malang, kategori BUMN PT Taspen, PT KAI, dan PT Brantas Abipraya, kategori LNS  ORI, PPATK, dan KPU, kategori LN LPNK OJK, ANRI, dan BPOM, serta kategori Kementerian Kementan RI, Kemen PPPA, dan Kemen PAN–RB.

Wapres KH Ma’ruf Amin mengatakan Keterbukaaan Informasi Publik(KIP)  merupakan unsur esensial bagi terwujudnya program reformasi birokrasi di pemerintahan. Wapres meyakini transparansi dan akuntabilitas dapat menjamin pelaksannaan demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan setelah  satu dekade pelaksanaan KIP banyak yang sudah diraih oleh KI Pusat, KI sudah terbentuk di seluruh Indonesia.

“Saya merasa senang kepatuhan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik sudah semakin baik predikat kualifiaksi Informatif meningkat signifikan pada tahun 2015 hanya 15 BP yang Informatif kemudian meningkat menjadi 139 pada  2023,” ucapnnya.

Meski demikian ia berharap peningkatan yang sangat tinggi hendaknya jadi pendorong untuk berbenah dalam pelaksanaan KIP  yang dijalankan berkolaborasi sampai ke desa. “Meski masih ada sengketa informasi karena beda persepsi  mana informasi terbuka dan yang dikecualikan maka perlu literasi ke masyarakat tentang KIP dan penguatan standar PPID,” tegas Wapres.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network