Wakil Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan Persatuan Insinyur Indonesia (BK TKP-PII) ini juga menambahkan, "Masalah ini harus dipecahkan, dan harus ada solusinya," katanya. "Agar UMKM tidak bergantung hanya pada anggaran saja, tetapi ada tindakan atau solusi untuk pelaku UMKM".
Feriko menegaskan bahwa masalah yang dihadapi UMKM sangatlah serius. Paradigma harus diluruskan, karena tidak bisa dipaksa untuk terlibat secara tiba-tiba dalam proses industrialisasi. Industri itu sendiri memiliki beragam kategori (skala besar, menengah, kecil) dan karakteristik bisnis yang berbeda.
Oleh karena itu, kompleksitas permasalahannya tidak sesederhana yang mungkin kita bayangkan," jelasnya.
Menurutnya, diperlukan sosok "dirigen" yang berani mengambil keputusan dan memiliki otoritas yang kuat. Tanpa itu, UMKM kita hanya akan menjadi cerita belaka. Saat menuju Indonesia maju, jika perekonomian tidak dikelola dengan baik, risiko perpecahan dalam masyarakat akan meningkat.
"Nantinya, ada kelompok yang sudah berhasil, sementara yang lain tertinggal. Mereka yang tertinggal mungkin tidak diperlakukan dengan adil. Hal itu bisa terjadi di mana masyarakat yang kecil tidak memiliki suara dan terdampak oleh kekuatan hukum," ujar Feriko.
Meskipun Presiden Jokowi selalu menegaskan prinsip "nobody left behind" (Jangan ada yang tertinggal), namun kita perlu mempersiapkan model pemberdayaan UMKM, mulai dari aspek mental, paradigma, dan lain sebagainya, semua itu harus diperbaiki, katanya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
