JAKARTA, iNewsTangsel.id - Direktur Utama Koperasi Multi Pihak Insinyur Indonesia, Feriko Sitepu menyatakan bahwa semangat UMKM dan Koperasi harus sejalan dengan visi besar Indonesia, yakni menuju Indonesia maju pada tahun 2045.
Oleh karena itu, UMKM harus berperan aktif di dalamnya dan dikembangkan secara Komprehensif.
"Seperti dalam industri, kita harus mendorong keterlibatan UMKM untuk mendorong kemajuan Indonesia," kata Tim Ahli Green Building OIKN ini, di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Feriko menyatakan bahwa kelemahan UMKM kita selama ini adalah kurangnya arah yang jelas, dengan setiap UMKM berjalan sendiri-sendiri.
"Sekarang, sudah saatnya memiliki arah yang jelas. Kita tidak bisa mengukur kemajuan UMKM tanpa parameter yang jelas," tegas Feriko kepada iNewsTangsel.
Selain itu, UMKM juga memerlukan instrumen yang berkelanjutan. Namun, mereka menghadapi masalah dengan kebijakan pemerintah yang terpusat pada anggaran.
Wakil Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan Persatuan Insinyur Indonesia (BK TKP-PII) ini juga menambahkan, "Masalah ini harus dipecahkan, dan harus ada solusinya," katanya. "Agar UMKM tidak bergantung hanya pada anggaran saja, tetapi ada tindakan atau solusi untuk pelaku UMKM".
Feriko menegaskan bahwa masalah yang dihadapi UMKM sangatlah serius. Paradigma harus diluruskan, karena tidak bisa dipaksa untuk terlibat secara tiba-tiba dalam proses industrialisasi. Industri itu sendiri memiliki beragam kategori (skala besar, menengah, kecil) dan karakteristik bisnis yang berbeda.
Oleh karena itu, kompleksitas permasalahannya tidak sesederhana yang mungkin kita bayangkan," jelasnya.
Menurutnya, diperlukan sosok "dirigen" yang berani mengambil keputusan dan memiliki otoritas yang kuat. Tanpa itu, UMKM kita hanya akan menjadi cerita belaka. Saat menuju Indonesia maju, jika perekonomian tidak dikelola dengan baik, risiko perpecahan dalam masyarakat akan meningkat.
"Nantinya, ada kelompok yang sudah berhasil, sementara yang lain tertinggal. Mereka yang tertinggal mungkin tidak diperlakukan dengan adil. Hal itu bisa terjadi di mana masyarakat yang kecil tidak memiliki suara dan terdampak oleh kekuatan hukum," ujar Feriko.
Meskipun Presiden Jokowi selalu menegaskan prinsip "nobody left behind" (Jangan ada yang tertinggal), namun kita perlu mempersiapkan model pemberdayaan UMKM, mulai dari aspek mental, paradigma, dan lain sebagainya, semua itu harus diperbaiki, katanya.
"Setidaknya, UMKM dan koperasi yang memiliki karakteristik serupa dapat diperbaiki dan diarahkan ke arah yang benar. Koperasi berbasis teknologi dan industri dapat membantu dalam upaya hilirisasi, yang memungkinkan terjalinnya kemitraan. Ini adalah langkah yang harus kita ambil ke depan," tambah Feriko.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
