JAKARTA, iNewsTangsel.id - Di bawah kepemimpinan Yasonna Hamonangan Laoly, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) Dedi Siregar mengapresiasi keberhasilan Kemenkumham dalam melakukan pembenahan dan peningkatan capaian yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Prestasi dan capaian Yasonna Hamonangan Laoly dari periode pertama Presiden Jokowi hingga saat ini, mencakup keberhasilan di tingkat nasional dan internasional.
Sepanjang tahun 2022, Kemenkumham menghadapi banyak dinamika, termasuk masa pemulihan dan transisi dari pandemi menuju endemi. Dalam sejumlah kegiatan besar seperti Presidensi G20, Kemenkumham memanfaatkan forum tersebut untuk menjalin kerja sama antar negara dan membahas isu-isu penting masa depan.
Di bidang regulasi, disahkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada Rapat Paripurna DPR RI, Desember 2022. KUHP, yang berlaku sejak 1918, telah mengalami proses pembaharuan yang panjang, dilakukan dengan cermat, transparan, dan partisipatif, melibatkan banyak pemangku kepentingan dan mengadopsi berbagai gagasan dari publik.
Prestasi lainnya meliputi penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik tahun 2021-2022. Yasonna H Laoly menerima Digital Government Award 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB). Kemenkumham juga mendapatkan predikat Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 pada kategori Kementerian/Lembaga Pagu Besar dari Kementerian Keuangan.
Yasonna juga terpilih sebagai presiden Asian African Legal Consultative Organization ke-61. Kemenkumham juga meraih berbagai penghargaan, seperti predikat kinerja anggaran terbaik tahun 2022 dari Kementerian Keuangan, penghargaan The Winner of Open Government Partnership Awards 2023 (OGP) untuk program Bantuan Hukum Nasional, dan pemenang Kategori Bidang Hukum pada Gatra Awards 2023.
Kemenkumham mendapat penghargaan atas komitmen dan dukungan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Gakkum Festival. Selain itu, Kemenkumham meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 kali sejak 2009 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dukungan dan apresiasi juga diberikan terhadap langkah dan strategi Yasonna Laoly dalam memberantas pungli di lapas, rutan, dan lapas melalui sidak dan sosialisasi oleh Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) di setiap wilayah," ujarnya.
Jika ada yang mempertanyakan prestasi Yasonna Laoly, bukti pencapaian dan prestasi yang ditorehkan di Kemenkumham menunjukkan kontribusi nyata bagi rakyat Indonesia.
4o
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
