JAKARTA, iNewsTangsel.id -Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong penguatan kompetensi talenta digital di lingkungan pemerintahan melalui penyusunan Peta Okupasi Nasional Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Digital. Peta tersebut disiapkan sebagai acuan bersama untuk mengembangkan kemampuan, standar kompetensi, hingga penempatan ASN sesuai kebutuhan transformasi digital.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan infrastruktur dan teknologi. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan arah kebijakan menjadi program dan hasil nyata bagi masyarakat.
"Untuk itu, pemimpin harus mampu menentukan prioritas organisasi sebelum memilih teknologi yang akan digunakan," ujar Meutya saat membuka Digital Leader Summit (DLS) 2026, di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus didasarkan pada kebutuhan dan tujuan organisasi, bukan sekadar mengikuti tren atau menggunakan perangkat paling canggih.
"Yang paling utama adalah bagaimana pemimpin bisa menentukan prioritas, baru kemudian menggerakkan organisasi, dan memastikan teknologi digunakan untuk mencapai tujuan," ungkapnya.
Meutya mencontohkan, teknologi secanggih apa pun tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Karena itu, strategi digitalisasi harus dirancang berdasarkan target dan kemampuan organisasi.
"Tantangan tersebut semakin relevan di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligkecerdasa," imbuhnya.
Mengutip Microsoft Work Trend Index 2026, Meutya menyebut 72 persen pengguna AI di Indonesia yang disurvei merasa mampu menghasilkan pekerjaan yang sebelumnya belum dapat mereka lakukan. Namun, hanya 42 persen responden yang menilai pemimpin organisasinya telah memiliki arah dan konsistensi yang jelas dalam penerapan AI.
"Selain itu, 93 persen pengguna AI masih menjadikan hasil teknologi tersebut sebagai titik awal pekerjaan. Sementara tanggung jawab berpikir dan hasil akhir tetap berada pada manusia," paparnya.
Data tersebut, menurut Meutya, menunjukkan, kemampuan individu dalam menggunakan AI perlu diimbangi kesiapan organisasi dan kepemimpinan dalam mengelola teknologi. Keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan tanggung jawab manusia. Pemanfaatan teknologi harus memiliki tujuan, ukuran keberhasilan, serta tata kelola yang jelas.
"Dalam membangun ekosistem digital nasional, kami mengusung tiga pilar, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga. Ketiganya mencakup pembangunan konektivitas, peningkatan produktivitas dan kualitas talenta digital, serta penguatan keamanan dan perlindungan masyarakat di ruang digital," terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Komdigi, Boni Pudjianto, mengatakan Peta ASN Digital telah diselesaikan melalui kolaborasi lima instansi, yakni Komdigi, Kementerian PANRB, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).
"Peta tersebut disiapkan sebagai acuan bersama untuk mengembangkan kompetensi digital ASN, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah," ucap Boni.
Boni menjelaskan, pengembangan kompetensi juga dilakukan melalui program Digital Leadership Academy (DLA) yang bekerja sama dengan mitra nasional dan internasional. Kurikulum program tersebut telah mengintegrasikan unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang digital.
"Dengan demikian, pengembangan kepemimpinan digital tidak hanya berorientasi pada gelar atau sertifikasi, tetapi juga kemampuan yang dapat diterapkan dalam pekerjaan," ungkapnya.
Boni menegaskan, peta okupasi ini mencakup enam bidang kompetensi utama, yakni tata kelola teknologi digital, pengembangan produk dan layanan digital, keamanan informasi dan siber, infrastruktur digital, sains data dan kecerdasan artifisial (AI), serta komunikasi publik dan
Boni mengajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, dan asosiasi profesi untuk memanfaatkan peta tersebut sebagai acuan pengembangan talenta digital nasional.
"ASN ke depan tidak cukup hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga harus mampu memimpin perubahan, menghadirkan inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan media digital," kata Boni.
Ia memaparkan keenam bidang tersebut nantinya menjadi dasar untuk diturunkan ke dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
"Melalui kerangka tersebut, kompetensi ASN akan dipetakan berdasarkan jenjang dan tingkat penguasaan kemampuan. Mekanismenya menyerupai pengelompokan level pekerjaan, mulai dari operator hingga jenjang yang lebih tinggi, dengan penekanan pada keterampilan dan kompetensi yang dimiliki," terangnya.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
