SETU, iNewsTangsel – Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan menyusul pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kekosongan jabatan tersebut menjadi dasar bagi lembaga pemerintahan untuk mengosongkan foto resmi Gibran dari ruangan kantor.
Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjelaskan, langkah tersebut memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sekretaris DPRD Tangsel, Abdul Azis mengatakan, dalam ketentuan tersebut disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.
"Kekosongan jabatan Wakil Presiden berlaku setelah surat pernyataan pengunduran diri diserahkan dan diumumkan oleh Ketua MPR. Dengan demikian, proses tersebut tidak harus menunggu sidang penolakan maupun pengesahan pengunduran diri," terang Abdul Azis kepada iNewsTangsel, Sabtu (14/11/2026).
"Artinya, setelah status kekosongan jabatan diumumkan secara resmi oleh Ketua MPR, posisi Wakil Presiden dinyatakan kosong. Kondisi itu sekaligus menjadi dasar untuk mengosongkan foto resmi Wakil Presiden yang sebelumnya terpasang di lingkungan lembaga pemerintahan," jelasnya.
Ketentuan konstitusi tersebut juga mengatur mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan. Presiden nantinya mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang.
Dengan demikian, pengosongan foto Gibran bukan semata-mata persoalan pergantian atribut kenegaraan, melainkan berkaitan dengan perubahan status jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran dirinya diumumkan secara resmi.
Editor : Doni Marhendro
Artikel Terkait
