JAKARTA, iNewsTangsel.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menegaskan, Polri harus menjaga citra Korps Bhayangkara agar tidak tercoreng akibat ulah oknum yang memihak salah satu pasangan calon (paslon).
Hal ini disampaikan Sahroni menanggapi temuan ribuan paket sembako di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang diduga melibatkan oknum kepolisian dalam pendistribusiannya. “Pilkada tinggal menghitung hari, saya minta seluruh aparat kepolisian menjaga netralitas dan profesionalitas. Jangan sampai ada polisi yang memihak atau bahkan membantu pemenangan salah satu paslon,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).
Sebagai Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Sahroni meminta Polda Sulsel segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan aparat dalam kasus tersebut. Ia juga menegaskan pentingnya menjalankan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang netralitas Polri. “Kapolri sudah menekankan bahwa netralitas adalah harga mati,” tegasnya.
Sahroni juga mengimbau masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan jika menemukan oknum kepolisian yang terlibat dalam politik Pilkada. “Masyarakat harus proaktif. Kalau melihat aparat ikut berkampanye atau terlibat politik, laporkan ke Bawaslu, Propam, atau viralkan saja. Saya yakin mereka pasti ditindak,” ujarnya.
Menurut Sahroni, tugas utama aparat kepolisian adalah menjaga kondusivitas Pilkada. “Polisi harus fokus menjaga keamanan, bukan malah ikut memperkeruh suasana. Pilkada harus menjadi ajang kontestasi yang adil,” tambahnya.
Kasus Paket Sembako
Sebelumnya, Polres Bone bersama Panwascam Lappariaja menemukan 10.000 paket sembako di rumah warga bernama Muh Adil di Kecamatan Lappariaja, Bone. Berdasarkan penyelidikan, paket tersebut diketahui milik Prof. Zakir Sabara, seorang pengajar di perguruan tinggi di Makassar.
Prof. Zakir mengaku paket sembako itu diperuntukkan bagi kegiatan sedekah Jumat berkah dan membantah ada kaitannya dengan politik Pilkada. Namun, Ketua DPP LSM Latenrtatta Bone, Mukhawas Rasyid, menilai temuan tersebut perlu perhatian serius dari penegak hukum. “Jumlah paket ini sangat besar, apalagi dibagikan jelang pencoblosan. Sangat mencurigakan,” ungkapnya.
Mukhawas juga mempertanyakan sumber dana Prof. Zakir untuk mendanai kegiatan tersebut. “Sebagai pengajar, dari mana dana sebesar itu? Lagipula, kegiatan ini baru pertama kali dilakukan di Lappariaja, sehingga wajar jika dicurigai ada kepentingan politik,” ujarnya.
Video yang beredar di media sosial memperkuat dugaan ini. Dalam video tersebut, seorang warga mengaku menerima paket sembako dengan arahan memilih paslon tertentu pada Pilgub Sulsel dan Pilbup Bone.
Dugaan Ketidaknetralan Aparat Polres Bone
Kasus ini berkembang lambat karena adanya dugaan konflik kepentingan dari beberapa pejabat kepolisian di Bone, seperti Kasat Reskrim AKP Muh Jusriadi Yusuf, Kasat Intelkam Iptu Muh Yusfin, dan Kapolsek Lappariaja Iptu Muh Amir Mahmud. Ketiganya diduga memiliki kedekatan dengan Prof. Zakir dan salah satu paslon Pilbup Bone, Andi Islamuddin.
Kedekatan ini mencakup dugaan intimidasi terhadap pengusaha dan kepala desa yang tidak mendukung Andi Islamuddin. Beberapa pengusaha dan kepala desa mengaku dikriminalisasi terkait proyek desa, yang dinilai bermotif politis. Selain itu, beredar pula surat edaran dari Kasat Reskrim Polres Bone yang meminta kepala desa mengikuti sosialisasi Pilkada, meskipun tugas tersebut merupakan wewenang KPU.
Atas temuan ini, Ketua DPP LSM Latenrtatta Bone meminta Propam Polda Sulsel untuk segera memeriksa ketiga pejabat Polres Bone yang diduga terlibat. “Netralitas polisi harus ditegakkan tanpa kompromi,” tutup Mukhawas.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
