Namun, Mahmud menambahkan bahwa jika ada tindakan melawan hukum sebelum permintaan otorisasi, unsur penggelapan tetap dapat terpenuhi. Hal ini memerlukan pengujian lebih lanjut oleh ahli perdata.
“Adanya pelanggaran hukum sebelumnya dapat menjadi dasar pemenuhan unsur tindak pidana penggelapan,” tambahnya.
Terkait peran KWS, meskipun ia menjabat sebagai Legal Counsel, Mahmud menjelaskan bahwa jika terdapat imbalan tambahan di luar gaji pokok yang memotivasi KWS untuk memberikan arahan melawan hukum kepada EEES, hal itu dapat dianggap sebagai penganjuran (uitlokking).
“Jika KWS dengan sadar memberikan arahan melawan hukum atas dorongan atau imbalan tertentu, maka hal tersebut memenuhi unsur uitlokker,” ujar Mahmud.
EMA telah melaporkan KWS dan sejumlah petinggi EEES ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 12 September 2022 atas dugaan penggelapan dan pencucian uang. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
