JAKARTA, iNewsTangsel.id - Pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Senin (24/2/2025), sebanyak 24 perkara diputuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU ini akan berlangsung di 24 provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak sengketa hasil pemilihan.
Keputusan MK tersebut menjadi tantangan bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut serta dalam pemantauan dan pengawasan guna memastikan proses PSU berjalan secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP Surak) menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan PSU di setiap tahapannya.
"Kami, LPP Surak, sebagai bagian dari masyarakat demokrasi, siap mengawal keputusan MK agar pelaksanaan PSU berjalan jujur, adil, dan transparan. Kami ingin memastikan pemimpin daerah yang terpilih memiliki legitimasi kuat sebagai representasi suara rakyat," ujar Imam Sunarto, Sekjen LPP Surak, dalam keterangannya kepada media, Kamis (27/2/2025).
Sebagai lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi secara nasional dan berada di bawah binaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), LPP Surak memiliki teknologi dan sistem IT canggih untuk melakukan investigasi menyeluruh serta mendokumentasikan dugaan kecurangan pemilu dengan cepat dan terintegrasi.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
