JAKARTA, iNewsTangsel.id - Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Ronald Loblobly, menyatakan dukungannya atas langkah KPK yang menaikkan status dugaan korupsi lelang saham PT Gunung Bara Utama (GBU) aset milik terpidana kasus rasuah Jiwasraya, Heru Hidayat, yang merugikan negara Rp.9,7 Triliun ke tahap penyelidikan. Ia menyebut, KPK kini punya cukup bukti dan berwenang memeriksa Jampidsus Febrie Adriansyah tanpa perlu izin Jaksa Agung.
"Hal ini mengkonfirmasi KPK sudah memiliki alat bukti lebih dari cukup“ ujar Ronald Loblobly, Koordinator KSST usai bertemu penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, bersama-sama Sugeng Teguh Santoso, SH, Ketua IPW, Selasa (6/5/2025).
Ronald menilai, proses lelang saham PT GBU sangat janggal. Aset bernilai lebih dari Rp12 triliun itu dilelang hanya Rp1,945 triliun. Pemenangnya, PT Indobara Utama Mandiri (IUM) diduga perusahaan boneka yang dibentuk khusus untuk memenangkan lelang, dan pembayarannya bersumber dari pinjaman bank BUMN.
Ia menyoroti adanya manipulasi harga limit lelang, appraisal fiktif, serta potensi konflik kepentingan antara pejabat Kejagung dan pengusaha Andrew Hidayat (AH). PT GBU memiliki potensi bisnis besar dengan cadangan batubara 100 juta MT dan infrastruktur hauling yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan triliunan rupiah.
KSST mendesak KPK mengusut dugaan kolusi dalam penetapan pemenang lelang yang diduga memperkaya pihak tertentu dan merugikan negara hingga Rp9,7 triliun. "Dugaan korupsi lelang PT. GBU ini berlangsung dengan sangat vulgar, sehingga pembuktiannya tidaklah terlalu sulit, tegas Ronald Loblobly.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
