JAKARTA, iNewsTangsel.id - Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengkritik keras temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 10 juta data penerima bantuan sosial (bansos) fiktif pada 2025. Menurut Rieke, data bermasalah ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp60 triliun hanya dari dua program, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Tak ada pembangunan yang melahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara,” ujar Rieke dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/8/2025).
PPATK juga mengungkap 571.410 penerima bansos terindikasi terkait pinjaman online, judi daring, narkotika, dan terorisme. Selain itu, sekitar 2.000 rekening instansi pemerintah dan bendahara negara diduga mengendapkan dana bansos Rp2,1 triliun.
Rieke mendesak pemerintah membenahi data dasar negara agar akurat, relevan, dan berbasis desa/kelurahan presisi. Ia menyatakan dukungan penuh pada Presiden Prabowo untuk menindak tegas manipulasi data dan menjadikan Indonesia memiliki sistem “Satu Data” yang bersih.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
