Upaya ini, dilakukan demi menjaga martabat organisasi olahraga Indonesia di mata dunia.
“Kami sudah menyampaikan langsung kepada Presiden dan ITTF. Ini bukan soal ego, ini soal martabat olahraga nasional dan siapa yang benar-benar berkompeten memilih dan membina atlet,” kata Oegroseno.
PP PTMSI meminta Kemenpora bersikap sebagai wasit, bukan pemain. Proses seleksi tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Oegroseno menyerukan pertemuan terbuka antara dua kubu—pihaknya dan kelompok Peter Layardi—dengan difasilitasi langsung oleh pemerintah pusat.
“Ini bukan sekadar polemik internal. Ini soal siapa yang layak membawa bendera Merah Putih. Kami ingin SEA Games jadi ajang pembuktian, bukan pertaruhan kepentingan,” tegasnya.
PP PTMSI menegaskan bahwa mereka tidak pernah melarang atlet mana pun membela Merah Putih. Tapi seleksi harus berbasis prestasi, bukan kedekatan.
“Kami ingin yang berangkat ke SEA Games adalah mereka yang memang layak—punya prestasi, mental juara, dan pengalaman internasional. Bukan karena siapa kenal siapa,” pungkas Oegroseno.
Kasus ini bukan sekadar soal tenis meja. Ini soal tata kelola olahraga nasional. Jika federasi sah bisa diabaikan, maka ke depan, semua cabang olahraga terancam kehilangan integritasnya.
PP PTMSI menyerukan kepada seluruh pihak, mulai dari Presiden hingga DPR, untuk turun tangan. Jangan tunggu Indonesia dipermalukan di panggung internasional hanya karena urusan seleksi yang tidak profesional.
Editor : Hasiholan Siahaan
