JAKARTA, iNewsTangsel.id - Koalisi Sipil Masyarakat Antikorupsi yang terdiri dari IPW, KSST, TPDI, dan Perekat Nusantara mengunjungi Istana Negara pada Rabu (28/5/2025) untuk menyerahkan surat terbuka dan buku berjudul "Berantas Korupsi, Sembari Korupsi" kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak agar dilakukan audit investigatif terhadap dugaan korupsi besar-besaran di tubuh PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
Koordinator Koalisi, Ronald Lobloby, menuding adanya praktik manipulasi kualitas dan harga batubara yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Menurutnya, sekitar 40% dari total kebutuhan batubara PLN EPI dipasok dengan kualitas rendah — hanya 3.000 GAR (Gross Caloric Value) — jauh di bawah standar teknis PLTU milik PLN yang membutuhkan 4.400–4.800 GAR.
"Dengan kebutuhan batubara sebesar 161,2 juta metrik ton pada 2023, kerugian negara akibat manipulasi kualitas dan harga diperkirakan mencapai Rp15 triliun per tahun," kata Ronald di halaman Sekretariat Negara, didampingi tokoh koalisi lainnya.
Koalisi juga menyinggung dugaan keterlibatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang disebut sebagai "pelindung" bagi sejumlah perusahaan pemasok batubara berkualitas rendah ke PLN EPI. Total kerugian perusahaan itu diklaim mencapai Rp5 triliun.
Ronald menyebut, “Selain merugikan keuangan negara, pasokan batubara rendah kalori juga mempercepat kerusakan alat, terutama boiler dan sistem coal handling.”
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
