Koalisi menegaskan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Namun, mereka mengingatkan bahwa misi tersebut tidak akan berhasil jika oknum penegak hukum justru menyalahgunakan kewenangannya.
Dalam surat terbukanya, koalisi menyampaikan keprihatinan atas praktik "berantas korupsi sambil korupsi" yang mereka nilai terjadi selama kepemimpinan Febrie Adriansyah di Jampidsus. Mereka menuding banyak kasus besar dikemas secara sensasional, namun substansi hukumnya lemah dan penuh kejanggalan.
Salah satu sorotan utama adalah penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Namun, menurut koalisi, klaim ini tidak disertai bukti kuat, dan hingga kini tidak satu pun dari 79 KKKS diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka. Koalisi juga menyebut tidak adanya penyelidikan terhadap pihak-pihak broker impor minyak yang kerap disebut publik.
Koalisi turut menyoroti penanganan kasus gratifikasi yang menjerat Zarof Ricar, pejabat di Mahkamah Agung. Menurut Ronald, penyidikan kasus tersebut penuh kejanggalan, termasuk tidak adanya penggeledahan terhadap pihak pemberi suap, padahal Zarof telah mengaku menerima dana dari pemilik Sugar Group Companies.
Selain itu, ditemukan perbedaan angka sitaan antara dokumen BAP dan yang diumumkan ke publik. "Menurut kesaksian anak Zarof, jumlah yang disita mencapai Rp1,2 triliun, bukan Rp915 miliar. Ke mana sisanya?" tanya Ronald.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
