Saatnya Presiden Prabowo Bentuk Komite Keselamatan MBG demi Jaminan Gizi yang Aman

Eka
Presiden Prabowo Subianto. Foto Ist

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Usulan pembentukan Komite Nasional Keselamatan Makan Bergizi Gratis (KNK-MBG) mengemuka seiring besarnya skala Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di lebih dari 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Pengawasan keamanan pangan dinilai perlu diperkuat agar setiap insiden tidak hanya berakhir pada klarifikasi, tetapi menghasilkan perbaikan sistemik.

Saat ini, mekanisme investigasi independen dianggap belum berjalan optimal. Padahal, mekanisme serupa telah lama diterapkan dalam sektor penerbangan melalui Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), di mana setiap insiden ditelaah oleh ahli independen dan rekomendasinya wajib dipublikasikan dan dijalankan.

Sekretaris Jenderal Indonesian Food Safety Reform (IFSR), Isyraf Madjid, menyampaikan bahwa pola pikir yang sama perlu diterapkan pada MBG.
“Dengan skala program sebesar ini, setiap insiden keamanan pangan harus ditelusuri dari hulu ke hilir oleh komite yang independen. Hasil investigasi harus diterbitkan dalam bentuk rekomendasi yang sifatnya mengikat,” ujar Isyraf, Selasa (11/11/2025).

Menurut Isyraf, komite tersebut perlu diberikan kewenangan penuh untuk mengakses data internal operasional, melakukan audit rantai pasok, melakukan pengujian laboratorium, serta mewajibkan pelaksana menindaklanjuti rekomendasi dalam batas waktu yang terukur. “Transparansi harus menjadi prinsip utama. Semua laporan dipublikasikan, dan setiap SPPG wajib membaca serta mematuhi rekomendasinya. Dengan begitu, setiap insiden berubah menjadi pelajaran untuk perbaikan sistemik,” tambahnya.

Ia menilai, pembelajaran dari India dan Brasil menunjukkan bahwa tata kelola keselamatan pangan yang transparan dan tegas dapat menekan risiko meski insiden tetap mungkin terjadi. Komposisi anggota KNK-MBG, lanjutnya, perlu menggabungkan unsur pemerintah, praktisi, dan pakar yang dipilih melalui mekanisme berbasis merit, dengan pendanaan mandiri melalui APBN guna menjaga independensi.

Editor : Hasiholan Siahaan

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network