JAKARTA, iNewsTangsel.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, mengadakan pertemuan terbatas dengan sejumlah pimpinan daerah Papua Tengah untuk membahas situasi darurat akibat konflik bersenjata yang terus terjadi di wilayah tersebut. Pertemuan yang digelar di Bali pada Jumat (6/6) itu dihadiri Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak.
Fokus utama pembahasan adalah konflik yang mengakibatkan kekerasan dan gelombang pengungsian besar-besaran di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak. Hingga kini, tercatat lebih dari 60 ribu warga mengungsi ke wilayah perkotaan seperti Timika dan Nabire. Bahkan, dua distrik — Sinak di Puncak dan Hitadipa di Intan Jaya — dilaporkan telah kosong karena seluruh warganya meninggalkan kampung halaman.
“Kami serius menanggapi situasi ini. Tujuan utama kami adalah mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai melalui jalur rekonsiliasi dan perdamaian,” ujar Natalius Pigai usai pertemuan.
Menurut Natalius, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk mengumpulkan informasi langsung dari para kepala daerah mengenai kondisi di lapangan serta merumuskan langkah penanganan yang tepat. Ia menegaskan Kementerian HAM akan segera turun langsung ke lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi serta mendorong proses rekonsiliasi antarkelompok.
“Kami akan menjadi penghubung ke kementerian terkait di tingkat pusat agar bantuan jangka pendek, menengah, dan panjang bisa segera direalisasikan,” jelasnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
