Selain isu pengungsi, pertemuan juga membahas usulan pembangunan pos keamanan permanen oleh TNI dan Polri guna menggantikan penggunaan gereja dan rumah-rumah klasis sebagai pos militer. Pemerintah daerah disebut akan memfasilitasi penyediaan lahan untuk mendukung rencana tersebut.
Topik lain yang turut mencuat adalah program Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah rakyat, jalan trans Papua, serta penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya yang dipicu ketegangan pasca-Pilkada. Menteri HAM menilai konflik tersebut memerlukan pendekatan rekonsiliatif berbasis hukum adat serta percepatan pelantikan kepala daerah definitif.
“Konflik Pilkada di Puncak Jaya perlu segera diredakan. Pelantikan bupati terpilih harus segera dilakukan sambil mengupayakan penyelesaian melalui denda adat dan pendekatan restoratif,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian HAM tengah membentuk Kelompok Kerja Papua yang akan fokus menangani isu-isu strategis di wilayah tersebut secara terkoordinasi.
“Pokja Papua akan segera dibentuk agar berbagai persoalan Papua bisa tertangani secara lebih terarah dan sistematis,” pungkas Natalius.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
