JAKARTA, iNewsTangsel.id – Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang memprotes besarnya gaji serta tunjangan anggota DPR RI kini mendapat respons dari parlemen. Delapan fraksi di DPR menyatakan kesiapan mereka untuk mengevaluasi, bahkan menghentikan tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dinilai melukai rasa keadilan publik.
Beberapa fraksi yang telah menyampaikan sikap resminya adalah:
Partai Gerindra: Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyatakan akan meninjau ulang dan menghentikan tunjangan yang dianggap mencederai kepercayaan rakyat. Ia juga memohon maaf atas kinerja fraksinya yang belum maksimal dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Partai Golkar: Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan kesiapan fraksinya untuk dievaluasi. Menurutnya, momentum ini harus dijadikan refleksi bagi seluruh anggota dewan untuk menjaga kepatutan diri.
PDI Perjuangan: Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, secara tegas meminta agar tunjangan perumahan dihentikan. Ia menekankan pentingnya nilai etik, empati, dan simpati dalam politik, yang dianggapnya lebih utama daripada sekadar tunjangan.
PKB: Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, sepakat untuk mengevaluasi tunjangan dengan syarat kinerja legislatif juga harus ditingkatkan.
PKS: Melalui Sekjennya, M Kholid, PKS mendukung penuh peniadaan tunjangan rumah dinas. Sikap ini sejalan dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengelola APBN secara efektif dan efisien demi kepentingan rakyat.
PAN: Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan dukungan untuk mengevaluasi fasilitas dewan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
Partai Demokrat: Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, sepakat dengan tuntutan publik agar tunjangan dihentikan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika perilaku anggota dewan belum mencerminkan harapan rakyat.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
