JAKARTA, iNewsTangsel.id - Kota Solo mencatat nol insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir Oktober 2025. Capaian ini menempatkan Solo sebagai salah satu model tata kelola MBG di tingkat nasional, terutama dalam hal pengawasan rantai pasok dan kontrol kualitas menu.
Keberhasilan tersebut tak lepas dari koordinasi erat Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, dan dukungan langsung Wali Kota Solo Respati Ardi. Pemerintah kota menerapkan sistem pengawasan berlapis mulai dari pemilihan bahan pangan, proses memasak, hingga distribusi makanan ke sekolah.
“Pengawasan ini kami tekankan bukan hanya untuk keamanan pangan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik,” ujar Wali Kota Solo Respati Ardi, Minggu (9/11/2025). Ia menambahkan bahwa keterlibatan orang tua juga diperkuat melalui kegiatan kunjungan rutin ke dapur SPPG agar masyarakat mengetahui proses penyajian secara terbuka.
Dinas Ketahanan Pangan memegang peran pada pengaturan rantai pasok dengan mengutamakan pembelian bahan dari pasar tradisional dan petani lokal. Jalur distribusi yang lebih pendek menjaga kesegaran bahan sekaligus memperkuat ekonomi warga. Patroli dan pembatasan pedagang liar di sekitar sekolah dilakukan untuk mencegah masuknya bahan tidak terawasi.
Sementara itu, Dinas Kesehatan bertanggung jawab melakukan uji higienitas dan sampling acak harian terhadap makanan siap saji. Unit Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) juga dikerahkan memeriksa bahan hewani seperti daging, telur, dan susu. Hingga saat ini, dari 14 dapur SPPG yang beroperasi, tidak ditemukan insiden atau laporan kontaminasi.
Dalam dokumen anggaran, pemerintah menetapkan alokasi awal Rp71 triliun untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Nilai tersebut saat ini tengah dibahas untuk penambahan hingga Rp100 triliun, sehingga total kebutuhan penyelenggaraan program tahun depan diperkirakan mencapai sekitar Rp171 triliun.
Secara nasional, terdapat 13.514 SPPG aktif di 38 provinsi hingga 29 Oktober 2025. Anggaran berjalan tercatat Rp35,6 triliun atau 50,1% dari total alokasi.
“Pelaksanaan MBG terus diperkuat, termasuk pengawasan kelayakan dapur melalui pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” kata Sekjen Indonesia Food Security Review (IFSR), Isyraf Madjid.
Menurut dia, penerapan SLHS dilakukan secara preventif sebelum dapur beroperasi penuh. “SLHS bukan hanya formalitas administratif, tetapi instrumen pengendalian risiko yang memastikan dapur memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan prosedur penanganan pangan,” ujarnya.
Untuk menjaga kualitas sajian, pemerintah kota menetapkan menu baku dengan panduan visual yang disusun bersama ahli gizi. Metode ini terbukti efektif meningkatkan penerimaan siswa dan mengurangi sisa makanan di sekolah.
Selain aspek teknis, pemkot juga mengembangkan partisipasi publik melalui program “Billboard of the Month” guna memberikan apresiasi kepada dapur SPPG berprestasi. Langkah ini dinilai memperkuat motivasi petugas dan dukungan masyarakat.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan penekanan pada transparansi, Solo menunjukkan bahwa program makan bergizi dapat berjalan aman, higienis, dan berdampak ekonomi, serta layak dijadikan rujukan bagi daerah lain, tutupnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
