TANGERANG, iNewsTangsel.id - Ketimpangan infrastruktur laboratorium di Indonesia masih menjadi tantangan dalam mendorong daya saing produk nasional. Saat ini, sebagian besar fasilitas laboratorium dan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara daerah lain belum memiliki akses yang setara.
Hal tersebut disampaikan Deputi Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) sekaligus Sekretaris Komite Akreditasi Nasional (KAN), Wahyu Purbowasito saat Jumpa Media persiapan Lab Indonesia 2026 yang akan kembali digelar pada 15–17 April 2026 di ICE BSD City, Tangerang.
Dia menjelaskan, saat ini, ada lebih dari 2.737 LPK yang telah terakreditasi di Indonesia, mencakup laboratorium pengujian, kalibrasi, hingga laboratorium medis. Namun, distribusinya masih belum merata, dengan dominasi di wilayah Jawa mencapai sekitar 55 persen. Sehingga daerah lain kerap menghadapi kendala dalam proses pengujian.
“Ketika pelaku usaha di luar Jawa harus melakukan pengujian ke Jawa, biaya dan waktu menjadi lebih besar. Ini berdampak pada efisiensi dan daya saing produk,” ujar Wahyu, Rabu (1/4/2026).
Padahal, menurut dia, laboratorium memiliki peran penting tidak hanya untuk memastikan produk memenuhi standar, tetapi juga sebagai penjaga mutu, keamanan, dan keselamatan.
“Karena produk yang dikonsumsi masyarakat harus melalui pengujian yang valid untuk memastikan tidak menimbulkan risiko kesehatan maupun lingkungan,” tegasnya.
Wahyu mengungkapkan, dalam konteks perdagangan global, hasil pengujian laboratorium juga menjadi syarat utama agar produk dapat diterima di pasar internasional. Oleh karena itu, sistem standar, akreditasi, dan metrologi harus terintegrasi dan diakui secara global.
“Akreditasi menjadi kunci agar hasil uji laboratorium di Indonesia dapat diterima di negara lain tanpa perlu pengujian ulang. Sehingga dapat menekan biaya ekspor sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut dia, standar internasional seperti ISO/IEC 17025 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi serta ISO 15189 untuk laboratorium medis menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi laboratorium di dalam negeri.
“Ketimpangan ini dinilai berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Wilayah dengan basis sumber daya alam, seperti Maluku Utara, mencatat pertumbuhan tinggi, namun belum sepenuhnya didukung infrastruktur pengujian yang memadai untuk meningkatkan nilai tambah produk,” ucap Wahyu.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya mendorong pemerataan infrastruktur laboratorium, termasuk memanfaatkan fasilitas di perguruan tinggi agar dapat memberikan layanan kepada masyarakat dan industri.
“Dengan adanya pameran industri laboratorium ini dapat menjadi sarana untuk mempercepat transfer teknologi, berbagi informasi, serta membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Sehingga proses pengujian dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber produksi,” tutup Wahyu.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
