JAKARTA, iNewsTangsel.id - Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa kenaikan harga LPG 12 kg dimaksudkan untuk menyeimbangkan neraca energi nasional.
Menurutnya, komoditas nonsubsidi secara prinsipil tidak dirancang untuk menanggung beban ekonomi kelompok masyarakat menengah ke bawah.
"LPG 12 kg ini nonsubsidi. Jadi jangan sampai ada salah persepsi seolah pemerintah mencabut hak orang susah. Justru ini untuk memastikan bahwa mereka yang mampu secara ekonomi membayar harga yang sebenarnya," tegas Menteri Bahlil, dalam pernyataannya, baru-baru ini.
Dia menekankan bahwa pemerintah menginginkan alokasi subsidi energi lebih presisi dan tepat sasaran agar tidak terjadi kebocoran anggaran yang terus-menerus.
Selama ini, kata Bahlil, masih banyak kelompok masyarakat berkemampuan tinggi yang justru menikmati fasilitas harga yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin.
"Disparitas harga yang terlalu lebar antara barang subsidi dan nonsubsidi sering kali menjadi celah bagi praktik spekulasi," ungkapnya.
Pengamat kebijakan publik Prof Dr. Henry Indraguna, SH., M.H. menilai langkah yang ditempuh Menteri Bahlil adalah tindakan korektif yang berani dan konstitusional.
Kebijakan itu adalah perwujudan nyata keadilan distributif yang selama ini sering terabaikan akibat tata kelola yang terlalu populis.
"Langkah Pak Bahlil ini wajib kita dukung penuh karena merupakan manifestasi Pasal 33 UUD 1945 yang memihak pada rakyat kecil dengan cara memutus rantai subsidi salah sasaran bagi orang kaya," ungkap Prof Henry.
Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang menyebut keberanian Menteri Bahlil ini sesuai pemikiran filsuf Amerika Latin, Enrique Dussel.
Dussel mengajarkan etika pembebasan. Bahwa sistem ekonomi harus mampu membebaskan sumber daya negara dari cengkeraman kelompok mapan untuk kemudian dialokasikan kepada mereka yang benar-benar tertindas secara ekonomi.
"Jadi ini misi pembebasan anggaran agar negara tidak lagi mengurangi hak si miskin demi menyubsidi gaya hidup si kaya," kata Prof Henry.
Secara sosiologis, Prof Henry menyoroti adanya perilaku cinta gratisan pada kelas atas. Banyak orang kaya yang menggunakan gas 3 Kg meskipun mobil banyak berjejer yang mereka miliki dan rumahnya kelas gedongan.
"Fakta sosio-ekonomi kita mencatat ada defisit moralitas pada sebagian orang kaya yang masih merasa bangga menikmati subsidi negara. Inilah yang sedang dibenahi secara fundamental oleh Pemerintahan Prabowo," beber Prof Henry.
Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur ini optimis bahwa pemisahan harus tegas antara pasar nonsubsidi dan subsidi adalah satu-satunya jalan menuju kemandirian energi.
Sebagai catatan kritis, Prof Henry menyebut bahwa dukungan politik dan publik harus dibarengi dengan pengawasan lapangan dan tindakan hukum tanpa ampun.
"Penegak hukum harus bertindak tegas terhadap oknum yang memicu migrasi barang bersubsidi secara ilegal," ucap Prof Henry.
Bagi Prof Henry, kebijakan Menteri Bahlil bukan sekadar soal harga, melainkan penegakan kebenaran hukum dan etika dalam bernegara.
"Kebijakan ini adalah bentuk kasih sayang negara yang tepat sasaran agar keadilan sosial bukan sekadar retorika di atas kertas," pungkas Prof Henry.
Editor : Aris
Artikel Terkait
