TANGERANG, iNewsTangsel.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tengah menyusun revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mendukung pengembangan transportasi massal, khususnya rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Kembangan-Balaraja dan Bus Rapid Transit (BRT).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy mengatakan, revisi RTRW saat ini masih dalam proses penyusunan. Salah satu substansi yang akan dimasukkan, yakni pengembangan BRT yang terkoneksi dengan jalur MRT Kembangan-Balaraja.
"Program BRT/MRT itu akan menjadi salah satu masukan muatan dalam RTRW sebagai bentuk kesiapan kita. Apalagi, sistem transportasi massal ini memang secara kebijakan sudah ada di pemerintah daerah," kata Erwin, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, revisi RTRW diperlukan agar rencana pembangunan transportasi massal tersebut memiliki landasan kebijakan yang kuat di tingkat daerah. Keberadaan jalur transportasi dalam dokumen tata ruang juga penting untuk mendukung proses penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur hingga penerbitan perizinan.
"Pembangunan MRT Kembangan-Balaraja saat ini masih berada dalam tahap penyelesaian studi kelayakan atau feasibility study yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten," ungkapnya.
Dalam studi tersebut, lanjut dia, aspek pembiayaan turut dikaji untuk menentukan skema yang paling memungkinkan. Pemerintah juga melihat kemungkinan adanya kontribusi dari pihak pengembang dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi tersebut. Rencana MRT Kembangan-Balaraja memiliki panjang sekitar 30 kilometer dengan sejumlah stasiun yang melintasi wilayah Kabupaten Tangerang hingga Kota Tangerang.
"Untuk mendukung konektivitas tersebut, kami juga menyiapkan konsep BRT sebagai angkutan pengumpan atau feeder. Layanan ini nantinya diharapkan menghubungkan kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat dengan stasiun-stasiun MRT," imbuh Erwin.
Integrasi antarmoda tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi umum sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dengan jaringan angkutan yang saling terhubung, mobilitas masyarakat dari kawasan permukiman menuju pusat kegiatan diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien.
"Penguatan transportasi massal menjadi bagian penting dalam menghadapi pertumbuhan kawasan perkotaan dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Karena itu, aspek transportasi akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan ruang wilayah ke depan," kata Erwin.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
