BANTEN, iNewsTangsel - Pemerintah Provinsi Banten memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus. Upaya tersebut dilakukan bersama BMKG, BPBD, dan Dinas Pertanian dengan fokus pada risiko kekeringan, ketersediaan air, kesehatan masyarakat, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan.
Kepala Unit Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Merak, Trian Asmarahadi, menjelaskan El Nino berkaitan dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berdampak terhadap berkurangnya curah hujan di Indonesia. Kondisi tersebut membuat musim kemarau di Banten diperkirakan datang lebih cepat sekitar satu bulan dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
“Hampir seluruh wilayah Banten akan merasakan dampaknya. Namun wilayah Banten Utara diperkirakan mengalami musim kemarau lebih awal dan lebih lama dibanding wilayah selatan,” ujar Trian dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/8/2026).
Menurut Trian, El Nino tidak berarti hujan berhenti sepenuhnya, tetapi intensitasnya cenderung menurun sehingga periode kering menjadi lebih panjang. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi sektor pertanian dan perikanan, sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, dehidrasi, serta gangguan pasokan energi.
Sekretaris BPBD Provinsi Banten Hery Yulianto mengatakan pihaknya telah menyiapkan rencana kontinjensi kekeringan sebagai langkah menghadapi potensi dampak El Nino. “Kami terus memantau dampak El Nino, mulai dari potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih,” katanya.
BPBD juga telah memetakan kawasan yang berpotensi mengalami kekeringan dan menyiapkan skema penyaluran air bersih apabila kondisi semakin parah. Jika hasil kajian lapangan memenuhi ketentuan penanggulangan bencana, pemerintah dapat menetapkan status darurat sehingga rencana kontinjensi dapat ditingkatkan menjadi rencana operasi.
Dalam menghadapi kondisi ekstrem, BPBD Banten memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Kehutanan, Polda Banten, perguruan tinggi, serta lembaga terkait lainnya. Apabila diperlukan, koordinasi juga dapat dilakukan dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, BPBD DKI Jakarta, dan BPBD Jawa Barat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
Hery mengajak masyarakat ikut mengurangi risiko kekeringan dengan menghemat air dan menerapkan langkah sederhana seperti memperbanyak ruang terbuka hijau, membuat lubang biopori, serta menanam pohon. “Bencana merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam memanfaatkan air dan bersama-sama membangun ketangguhan menghadapi bencana,” tegasnya.
Editor : Aris
Artikel Terkait
