‎Lindungi Generasi Muda, Sosialisasi Fatwa Vape Digencarkan

KOTA TANGERANG, iNewsTangsel.id -Penggunaan rokok elektrik atau vape kini menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang. Selain menyoroti dampak kesehatan, potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika yang dapat mengancam generasi muda.

‎"Kami bergerak cepat menindaklanjuti terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang hukum penggunaan rokok elektrik atau vape. Sosialisasi kepada masyarakat hingga penguatan koordinasi lintas instansi disiapkan untuk mencegah penyalahgunaan vape, terutama yang berpotensi menjadi sarana konsumsi narkotika," kata Ketua MUI Kota Tangerang, KH Ahmad Baijuri Khotib, Rabu (11/11/2026).

‎Ia menjelaskan, fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 tersebut lahir dari kajian mendalam terhadap berbagai laporan dan fakta di lapangan mengenai dampak negatif penggunaan rokok elektrik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran maupun konsumsi narkotika.

‎"Yang menjadi alasan kuat keluarnya fatwa ini adalah untuk menyelamatkan generasi dan para pengguna. Karena berdasarkan informasi dan fakta di lapangan, vape rawan disalahgunakan menjadi sarana penggunaan narkotika. Ini yang menjadi perhatian kita bersama," ungkap Ahmad Baijuri.

‎Menurut dia, upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya zat adiktif tidak cukup hanya melalui penerbitan fatwa. Diperlukan edukasi berkelanjutan agar masyarakat memahami persoalan tersebut dan ikut mengambil peran dalam pencegahan.

‎"Karena itu, kami akan menggencarkan penyuluhan kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, serta jajaran MUI di tingkat kecamatan. Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, dan Badan Narkotika Nasional (BNN)," tegasnya.

‎Ahmad Baijuri mengungkapkan, koordinasi tersebut diperlukan untuk memetakan tingkat penggunaan vape di Kota Tangerang sekaligus mengidentifikasi potensi penyalahgunaannya. Sehingga langkah pencegahan dapat disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

‎"Karena kami tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan maupun penegakan hukum terhadap pengguna vape. Peran lembaga ulama lebih diarahkan pada edukasi, pembinaan, dan penyampaian pandangan keagamaan kepada masyarakat," imbuhnya.

‎Melalui pendekatan persuasif, diharapkan, masyarakat dan organisasi keagamaan dapat turut mengawasi lingkungan masing-masing tanpa menciptakan keresahan. Sehingga langkah tersebut mampu membangun kesadaran kolektif, khususnya dalam melindungi generasi muda dari potensi penyalahgunaan narkotika serta berbagai risiko kesehatan akibat zat adiktif.

‎"Tindak lanjut fatwa tidak berhenti pada imbauan keagamaan, tetapi berkembang menjadi gerakan edukasi dan pencegahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat," tutup Ahmad Baijuri. 

Editor: Elva Setyaningrum