Home

Index

Index Berita

Tak Lantik Ketua DPC Jaksel Terpilih, Otto Hasibuan Dituding Arogan

Hukum

Selasa, 26 Maret 2024 | 05:25 WIB

Tak Lantik Ketua DPC Jaksel Terpilih, Otto Hasibuan Dituding Arogan

Octolin Hutagalung dalam gugatannya meminta Dewan pimpinan nasional pimpinan Otto Hasibuan untuk melantik kepengurusan DPC Jaksel yang dilakukan sesuai AD/RT

Dua Saksi di Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Emas PT Antam TBK Diperiksa Jampidsus

Hukum

Senin, 25 Maret 2024 | 19:55 WIB

Dua Saksi di Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Emas PT Antam TBK Diperiksa Jampidsus

Kedua orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022.

Kecelakaan Maut Sopir Taksi Tabrak Sepeda Motor, 2 Tewas di TKP Dekat Bandara Soekarno Hatta

Hukum

Senin, 25 Maret 2024 | 13:59 WIB

Kecelakaan Maut Sopir Taksi Tabrak Sepeda Motor, 2 Tewas di TKP Dekat Bandara Soekarno Hatta

Kecelakaan maut menimpa pengendara sepeda motor dengan taksi terjadi di sekitar selatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada hari Senin pagi.

Fadel Muhammad Wakil Ketua MPR, Diperiksa KPK Terkait Korupsi APD Covid-19 Senilai Rp 3,03 Triliun

Hukum

Senin, 25 Maret 2024 | 11:05 WIB

Fadel Muhammad Wakil Ketua MPR, Diperiksa KPK Terkait Korupsi APD Covid-19 Senilai Rp 3,03 Triliun

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-Haddar memenuhi panggilan akan menjalani pemeriksaan tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK

Dua Tersangka Korupsi PT Timah Tbk Ditahan Kejaksaan Agung

Hukum

Sabtu, 23 Maret 2024 | 07:16 WIB

Dua Tersangka Korupsi PT Timah Tbk Ditahan Kejaksaan Agung

Kedua orang saksi yang diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah

Tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Siska Wati Diperiksa KPK

Hukum

Jum'at, 22 Maret 2024 | 19:58 WIB

Tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Siska Wati Diperiksa KPK

Korupsi di Pemkab Sidoarjo yang mencapai Rp 2,7 Miliar diduga dipergunakan untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor

Retno Wulandari DPO Kejaksaan Berhasil Ditangkap Tim TABUR

Hukum

Kamis, 21 Maret 2024 | 17:53 WIB

Retno Wulandari DPO Kejaksaan Berhasil Ditangkap Tim TABUR

Terpidana Retno Wulandari bersikap kooperatif, sehingga proses pengamanannya dapat berjalan dengan lancar

Diduga Produksi Oli Palsu PB KAMI Desak Mabes Polri Segera Tangkap tanpa Pandang Bulu

Hukum

Rabu, 20 Maret 2024 | 13:30 WIB

Diduga Produksi Oli Palsu PB KAMI Desak Mabes Polri Segera Tangkap tanpa Pandang Bulu

Praktik pemalsuan pelumas (oli) di Indonesia sangat meresahkan dan merugikan negara hingga miliar-an rupiah

Dua Saksi dari PT Adi Karya Gemilang Diduga Terlibat Korupsi Impor Gula di Kementerian Perdagangan

Hukum

Rabu, 20 Maret 2024 | 11:04 WIB

Dua Saksi dari PT Adi Karya Gemilang Diduga Terlibat Korupsi Impor Gula di Kementerian Perdagangan

2 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 s/d 2023

Digugat PT NKLI Rp13 Triliun, Bank KB Bukopin Walk Out Saat Sidang Berlangsung

Hukum

Rabu, 20 Maret 2024 | 00:19 WIB

Digugat PT NKLI Rp13 Triliun, Bank KB Bukopin Walk Out Saat Sidang Berlangsung

Bank KB Bukopin tengah menghadapi kasus hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN) Jaksel terkait wanprestasi oleh PT Nur Kencana Lestari Inti.

Budi Said Meminta Hakim Penetapan Tersangka Terhadap Dirinya Tidak Sah

Hukum

Selasa, 19 Maret 2024 | 18:06 WIB

Budi Said Meminta Hakim Penetapan Tersangka Terhadap Dirinya Tidak Sah

Tim penasehat hukum akan mempelajari salinan putusan dulu baru nanti akan menentukan langkah untuk menyikapi putusan prapid ini

Ini Rekomendasi Dewan Pers Terhadap Aduan Bahlil Soal Pemberitaan Tempo Terkait Upeti Tambang

Hukum

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:49 WIB

Ini Rekomendasi Dewan Pers Terhadap Aduan Bahlil Soal Pemberitaan Tempo Terkait Upeti Tambang

Dewan Pers memutuskan bahwa Tempo melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat. Surat tersebut juga merekomendasikan agar Tempo meminta maaf.

<
39
40
41
42
43
>

Close Ads x