Interupsi Ditolak Hakim MK, Tim Kuasa Hukum Walkout dari Ruang Sidang

JAKARTA, iNews - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang, Kamis (21/12/2203) terkait putusan perkara 134/PUU-XXI/2023 uji materiil Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Amar Putusannya, Hakim MK menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Menariknya, sidang putusan diwarnai aksi walkout tim kuasa hukum dari Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) yang merupakan gabungan dari Mahasiswa Warga Negara Indonesia.

Baca Juga

Kemnaker Bergerak Cepat Pasca Putusan MK: Utamakan Dialog dengan Buruh dan Pengusaha

Kuasa hukum PROKLAMASI, Anang Suindro, S.H.,M.H mengatakan, pihaknya sempat meminta izin untuk melakukan interupsi dengan harapan sedikit banyaknya akan berpengaruh pada putusan.

"Sebelum putusan dibacakan, sebetulnya kami izin melakukan interupsi untuk menyampaikan sesuatu karena berkaitan dengan hasil persidangan maupun pengambilan keputusan. Kami sempat memaksa untuk menyampaikan interupsi tetapi tidak diberi kesempatan oleh Majelis Hakim MK," kata Anang dalam keterangannya, Jumat (22/12/2023).

Menurut Anang, pihaknya diminta oleh Hakim MK untuk memilih mengikuti sidang pembacaan putusan atau keluar. Karena ia tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat yang sangat substantif maka ia memilih keluar meninggalkan ruang persidangan.

Baca Juga

PDIP Belum Habis, Segera Ajukan Calon Gubernur Jakarta 

"Bukannya kami tidak menghormati MK, tetapi kami menganggap bahwa saat ini MK tidak dapat melindungi hak kami sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan," tegasnya.

Anang menambahkan, sebenarnya keinginan pemohon sangat sederhana yaitu permohonan penambahan tugas KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan rekam jejak Capres-cawapres baik dari sisi kesehatan, Tipikor, maupun karir dan prestasi. Terkait dengan putusan tersebut, Anang juga mengaku pesimis karena terindikasi masih memiliki konflik kepentingan dalam memutuskan perkara tersebut.

Sementara itu, tim Kuasa Hukum lainnya Edesman Andreti Siregar menilai bahwa aksi walkout yang dilakukan merupakan bentuk edukasi dan penegasan untuk tetap tegak lurus dengan aturan.

Baca Juga

MK Tolak Permohonan Partai Demokrat Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

"Aksi walkout kami untuk menegaskan bahwa kami hanya tegak lurus dengan aturan baik yang berlaku di MK maupun Indonesia," tandasnya.

Editor : Hasiholan Siahaan