get app
inews
Aa Text
Read Next : Mendagri dan Menteri P2MI Komitmen Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

Tanggapi Masalah Pekerja Migran, Ganjar: Negara Harus Hadir dengan Perangkatnya

Minggu, 04 Februari 2024 | 21:17 WIB
header img
Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa negara harus hadir dengan semua sarana dan prasarana yang ada untuk memastikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Foto MPI/Aldhi Chandra

JAKARTA, iNewsTangsel.id -  Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa negara harus hadir dengan semua sarana dan prasarana yang ada untuk memastikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).“Kembali negara harus hadir dengan segala perangkatnya. Ada Duta Besar di sana, ada BP2MI ada juga, Kementerian Tenaga Kerja ada, pemerintah daerah ada,” ungkap Ganjar menjawab salah satu pertanyaan panelis pada Debat Kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024). 

Ganjar pun menceritakan pengalaman saat berdialog dengan pekerja migran di Hongkong. “Kami mau bercerita pengalaman, karena kemarin kami komunikasi dengan pekerja migran kita ada di Hongkong kita live bersama dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini,” timpalnya.

“Pak Ganjar, apa perlindungan yang diberikan kepada kami? Inilah panik button, inilah nomor telepon dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ kalau tidak makanya akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi,” kata Ganjar. 

Lalu, Ganjar pun menjelaskan mengapa hal ini menjadi penting? “Masalah-masalah yang mereka hadapi, satu mulai mereka berangkat legalitasnya mesti beres. Mulai mereka berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa, mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja, kita pastikan semuanya,” ungkapnya.

Selain itu, Ganjar juga menegaskan Kementerian maupun Lembaga harus bisa mengkontrol pekerja migran. Sehingga, negara bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah warganya di manapun yang harus dilindungi.

“Dan dari sinilah pengalaman kami kami pernah membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah baik di Arab Saudi di Sudan terus kemudian di Kamboja yang mereka terindikasi TPPO. Maka ketika kemudian melihat seperti ini tindakan tegas adalah dari Pemimpin tertinggi. Pengalaman saya dalam masa jadi Gubernur maka yang telepon adalah Menlu, yang saya telepon adalah duta besar dan bagaimana kita beraksi agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu,” papar Ganjar. 

“Komitmen ini tidak terlalu sulit ketika data benar instrumen benar melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan,” pungkasnya. 

Editor : Suriya Mohamad Said

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut