PMII : Hentikan Praktik Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Memenangkan Salahsatu Capres dan cawapres

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa damai di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Senin (12/2/2024). 

Dalam aksi tersebut turut hadir berorasi, Wasekjend kaderisasi PB PMII Ragil Setyo Cahyono. Ragil  mengatakan Negara Republik Indonesia dibentuk dengan maksud melindungi seluruh warga Indonesia, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan pendidikan. "Ini adalah negara merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945", teriaknya dari atas mobil mimbar bebas yang berkeliling bundaran HI.

Baca Juga

Ratusan Mahasiswa PMII Berunjukrasa Melawan Tirani Pengkhianat Rakyat

Menurut Ragil, Pemerintah dibentuk untuk mengelola negara, dengan mandat dari rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mencapai cita-cita negara secara demokratis, serta menghormati Hak Asasi Manusia, mematuhi hukum, dan mendorong etika dan moral. Negara dan pemerintahannya tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, katanya.

Baru-baru ini, kami, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyaksikan dan mencatat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah sebagai perwakilan rakyat dalam mengelola negara. Semakin kami diam, semakin jauh pelanggaran tersebut berlangsung.

Secara keseluruhan, pemerintahan Negara Republik Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengkhianati cita-cita berdirinya negara dan pembentukan pemerintahan. Korupsi semakin merajalela, Kolusi dan Nepotisme terus diperpanjang, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang menghormati norma dan hukum, untuk menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kini hanya menjadi omong kosong belaka, ujarnya.

Baca Juga

PMII Genap Berusia 62 Tahun, Momentum Bertransformasi untuk Membangun Peradaban

Menurutnya, demokrasi terus mundur, Hak Asasi Manusia terus dipinggirkan, Penegakan Hukum masih tidak adil, Utang Negara semakin membesar, harga kebutuhan pokok masyarakat semakin mahal, Pendidikan semakin dikomersialisasi, Kerusakan lingkungan dan konflik agraria terus berlanjut, kelaparan masih merajalela.

Di tengah situasi ini, kami melihat penguasa yang korup tersebut ingin terus mempertahankan kekuasaannya serta terus mengkonsentrasikan kekuatan ekonomi dan politik negara hanya kepada segelintir orang.

Dalam proses pemilu 2024, kita menyaksikan banyak manipulasi, pelanggaran konstitusi, dan ketidakadilan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terbukti menggunakan kekuasaannya untuk mendukung satu pasangan calon. Pembantunya dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan. Netralitas ASN, TNI, POLRI, dan PJ Kepala Daerah juga terancam. Selain itu, Bantuan Sosial (Bansos) yang seharusnya hak sepenuhnya bagi rakyat digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan, tandasnya.

Berdasarkan hal tersebut, PMII mengambil sikap sebagai berikut:

1. Presiden Jokowi bertanggung jawab atas kebobrokan, kerusakan, dan kemunduran yang terjadi selama kepemimpinannya.

2. Menekan dan menuntut Presiden Jokowi untuk mengakhiri praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), bukan menjadi aktor utama dari praktik KKN tersebut.

3. Menekan dan menuntut untuk menghentikan penyalahgunaan dan pelanggaran konstitusi serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kapasitasnya sebagai Presiden, Pimpinan Negara, dan Pimpinan Pemerintah.

4. Mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan sentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik Negara Republik Indonesia hanya kepada segelintir orang atau kelompok tertentu, apalagi hanya untuk kepentingan keluarga dan kerabat.

5. Menekan dan menuntut Presiden Jokowi untuk segera menghentikan praktik pelanggaran dan penghancuran prinsip-prinsip Demokrasi serta penindasan HAM, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi, intimidasi, dan represi.

6. Menekan dan menuntut Presiden Jokowi untuk menghentikan agenda-agenda pemerintah yang merusak lingkungan dan mengambil alih ruang hidup rakyat.

7. Menekan dan menuntut Presiden Jokowi untuk segera menurunkan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat, menghentikan komersialisasi pendidikan, dan mengakhiri pembangunan yang mengandalkan utang negara secara tidak bertanggung jawab.

8. Menekan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk memenangkan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

9. Mendesak semua ASN, TNI, Polri, termasuk Kepala Desa, untuk menolak intervensi kekuasaan demi memenangkan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

10. Menekan dan menuntut semua Pejabat Negara untuk patuh pada aturan main demokrasi dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang adil, bersih, dan jujur, tanpa manipulasi dan kecurangan.

11. Mendesak DPR-RI untuk segera menggunakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan Presiden yang semakin sering menyalahgunakan kewenangannya demi mendukung salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. DPR-RI juga diharapkan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Editor : Hasiholan Siahaan