Soal HAM di Papua, Ketum PPPAD: BEM UI Jangan Menjadi Lawan Negara

Separatisme sebagai bentuk gangguan terhadap kedaulatan dari dalam negeri harus diselesaikan melalui cara damai atau operasi militer. Di beberapa negara, separatisme diperangi dengan cara militer, tetapi Indonesia lebih memilih pendekatan persuasif melalui operasi teritorial yang bersifat humanis.

Pendekatan tersebut melibatkan pemisahan antara warga sipil dan kelompok separatis, dengan melindungi dan menjaga warga sipil. Sementara kelompok separatisme didorong untuk kembali ke pangkuan negara. Bagi yang menolak untuk bergabung dan melakukan perlawanan bersenjata, TNI akan bertindak sebagai alat negara dalam bidang pertahanan," ujar Isfan.

"Oleh karena itu, kedaulatan NKRI menjadi payung besar bagi kedaulatan HAM seluruh warganya, termasuk warga Papua. Kehadiran TNI di Papua adalah untuk melawan kelompok separatis dan mempertahankan HAM warga dari serangan tersebut. Jangan sampai BEM UI melihatnya terbalik, di mana HAM seharusnya dilindungi justru diperjuangkan oleh kelompok separatis, bukan untuk kepentingan warga Papua. Itu adalah kesalahan besar. Membela musuh negara dan melawan TNI," lanjut Isfan. 

Menyelamatkan warga dari serangan teror kelompok separatis merupakan tugas TNI sebagai alat negara. Mereka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, pasal 6 ayat (1). Konflik perang antara TNI dan separatis diatur dalam hukum humaniter, yang mencakup pelanggaran HAM di dalamnya. TNI dapat dianggap melanggar HAM jika dalam konflik dengan kelompok separatis melanggar hukum humaniter.

"Jangan sampai BEM UI justru membela HAM kelompok separatis, dan mengabaikan pembelaan HAM bagi warga Papua yang selama ini menjadi korban teror dan intimidasi dari kelompok tersebut," tutup Isfan.

Editor : Hasiholan Siahaan