APHA Tuntut Presiden Terpilih Sahkan RUU Hukum Adat

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum , menyatakan selamat atas terpilihnya Prabowo-Gibram, saat bincang dengan wartawan, Jumat (26/4/2024).

Lanjut Laks, kiranya Presiden Prabowo dan Gibran tetap berpaling dan memperjuangkan Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat yang sudah terlalu lama ditinggal, bahkan tidak pernah ditengok.

Baca Juga

Husain Marasabessy: Selama 36 Tahun Putra Putri Maluku Tidak Diakomodasi dalam Kabinet

Laksanto APHA sebuah organisasi yang beranggotakan para pengajar, peneliti dan praktisi yang peduli terhadap keberadaan dan eksistensi Masyarakat Hukum Adat  sebagai salah satu garda terdepan dalam upaya menjaga dan penyeimbang lingkungan, mendesak Presiden Terpilih dan calon anggota DPR Terpilih untuk betul-betul serius dan memiliki komitmen tinggi  terhadap lingkungan dan eksistensi Masyarakat Hukum Adat.

“Mendesak kepada siapapun yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden  dalam Pemilihan Presiden 2024, untuk  sungguh-sungguh memposisikan hukum adat dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum nasional dan dasar  dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (SDA),” pintanya.

Selain itu APHA  mendesak Presiden Terpilih dan Anggota DPR Terpilih  untuk segera  mengesahkan  RUU Masyarakat  Adat menjadi UU Masyarakat Adat setelah bertugas. Selain itu,  Pemerintah harus serius menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan intimidasi  terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan dan/atau mempertahankan hak ulayat dan hak tradisionalnya.

Baca Juga

Presiden Prabowo Subianto Mengumumkan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029

“Meminta Presiden Terpilih untuk sungguh-sungguh berkomitmen, memperhatikan asas kearifan lokal dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup  sebagaimana diatur dalam  Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tambah Laksanto.

APHA juga berharap Presiden Terpilih untuk berkomitmen tinggi dan menindak-tegas para perusak lingkungan hidup baik orang perseorangan maupun  korporasi.
Meminta Presiden terpilih untuk melakukan moratorium izin konsesi, HPH, dan perkebunan besar di kawasan hutan terutama yang dekat dengan komunitas masyarakat adat dan pemukiman masyarakat pada umumnya.

“Kami mendesak Presiden Terpilih memasukkan  6 poin pernyataan sikap tersebut sebagai Agenda / Program Prioritas 100 Hari, terhitung sejak Presien terpilih mengucapkan sumpah atau janji dihadapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat  RI,” pungkas Laksanto.

Baca Juga

Penjualan Pigura Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Mengalami Peningkatan

Sebelumnya, Gibran dalam debat cawapres sempat bicara terkait pemulihan hak bagi masyarakat adat. Dia mengatakan pembangunan nasional jangan sampai membuat masyarakat adat tersingkir.

Gibran awalnya menyinggung RUU Masyarakat Adat yang saat ini masih digodok. Dia mengatakan saat ini pemerintah mengacu pada Perpres Nomor 28 tahun 2023 dalam melindungi hak masyarakat adat.

Editor : Hasiholan Siahaan