Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan Bahas Kerangka Ekonomi Makro dan Fiskal

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Bank Indonesia, Selasa (11/6/2024).

Rapat ini membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2025.

Baca Juga

Presiden Jokowi: Peran Besar BPKP Kawal Kesinambungan Pembangunan

Achmad Sukisman Azmy, senator dari Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan keprihatinannya mengenai inflasi dan harga tiket di sektor pariwisata. Ia menyatakan, “Kami di daerah pariwisata seharusnya menikmati lebih banyak keuntungan, tetapi justru mendapatkan banyak hal yang tidak baik.” Sukisman juga menyoroti kenaikan pajak dari 10 persen menjadi 12 persen yang memberatkan masyarakat. Ia mengusulkan pajak lalu lintas laut dan udara serta sektor digital sebagai potensi pajak yang dapat digali.

Tamsil Linrung, anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, menyoroti fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar AS. Ia menyatakan perlunya dukungan terhadap program creative financing namun menekankan pentingnya kehati-hatian agar hak masyarakat tetap terjaga.

Casytha Kathmandu dari Jawa Tengah menyinggung dampak relaksasi aturan impor tekstil dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang menyebabkan banyak pabrik tekstil tutup dan terjadi PHK. Ia mempertanyakan langkah pemerintah dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045 mengingat kebijakan di lapangan sering kali tidak mencerminkan tujuan tersebut.

Editor : Hasiholan Siahaan