Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan Bahas Kerangka Ekonomi Makro dan Fiskal

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Bank Indonesia, Selasa (11/6/2024).

Rapat ini membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2025.

Baca Juga

Presiden Jokowi: Peran Besar BPKP Kawal Kesinambungan Pembangunan

Achmad Sukisman Azmy, senator dari Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan keprihatinannya mengenai inflasi dan harga tiket di sektor pariwisata. Ia menyatakan, “Kami di daerah pariwisata seharusnya menikmati lebih banyak keuntungan, tetapi justru mendapatkan banyak hal yang tidak baik.” Sukisman juga menyoroti kenaikan pajak dari 10 persen menjadi 12 persen yang memberatkan masyarakat. Ia mengusulkan pajak lalu lintas laut dan udara serta sektor digital sebagai potensi pajak yang dapat digali.

Tamsil Linrung, anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, menyoroti fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar AS. Ia menyatakan perlunya dukungan terhadap program creative financing namun menekankan pentingnya kehati-hatian agar hak masyarakat tetap terjaga.

Casytha Kathmandu dari Jawa Tengah menyinggung dampak relaksasi aturan impor tekstil dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang menyebabkan banyak pabrik tekstil tutup dan terjadi PHK. Ia mempertanyakan langkah pemerintah dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045 mengingat kebijakan di lapangan sering kali tidak mencerminkan tujuan tersebut.

Faisal Amri dari Sumatera Utara menyoroti perbedaan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang membuat biaya kuliah di PTN lebih mahal dibandingkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ia mendesak evaluasi status kampus-kampus PTN.

Maya Rumantir dari Sulawesi Utara menggarisbawahi pentingnya kebijakan fiskal dan APBN dalam menangani persoalan bangsa. Ia berpesan agar pemerintah menjaga kehati-hatian dalam perencanaan APBN 2025 dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menarik kepercayaan investor untuk pembangunan IKN.

Amirul Tamim dari Sulawesi Tenggara menyoroti kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pilkada serentak serta masalah IUP yang sering kali menimbulkan bencana bagi masyarakat.

Sanusi Rahaningmas dari Papua Barat mengungkapkan kekecewaan masyarakat atas janji presiden yang belum direalisasikan, termasuk pembangunan kantor baru di Manokwari dan infrastruktur di Papua Barat Daya.

Novita Annakota dari Maluku menyarankan perlunya diksi yang lebih tepat dalam edukasi perpajakan agar tidak menjadi momok bagi masyarakat. Ia juga meminta ferry roro di Kabupaten Aru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Elviana dari Jambi mengapresiasi program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) namun mengkritik banyaknya izin yang diberikan OJK yang membuat masyarakat terlilit utang. Ia meminta subsidi bunga untuk PNM Mekar.

Amang Syafrudin dari Jawa Barat menyoroti rasio TKD terhadap APBN yang masih rendah dan meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan UKT.

Dalam rapat ini, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti sepakat untuk mendorong agar RUU APBN 2025 memberi ruang bagi pemerintahan terpilih untuk merealisasikan program-program yang berpihak pada masyarakat di daerah.

Menutup rapat kerja, Novita Annakota selaku Wakil Ketua Komite IV DPD RI memberikan apresiasi kepada seluruh peserta dan menyatakan bahwa hasil rapat akan ditindaklanjuti melalui sinergi antara Komite IV DPD RI, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia.

Editor : Hasiholan Siahaan