Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan Bahas Kerangka Ekonomi Makro dan Fiskal

Baca Juga

Presiden Jokowi: Peran Besar BPKP Kawal Kesinambungan Pembangunan

Faisal Amri dari Sumatera Utara menyoroti perbedaan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang membuat biaya kuliah di PTN lebih mahal dibandingkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ia mendesak evaluasi status kampus-kampus PTN.

Maya Rumantir dari Sulawesi Utara menggarisbawahi pentingnya kebijakan fiskal dan APBN dalam menangani persoalan bangsa. Ia berpesan agar pemerintah menjaga kehati-hatian dalam perencanaan APBN 2025 dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menarik kepercayaan investor untuk pembangunan IKN.

Amirul Tamim dari Sulawesi Tenggara menyoroti kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pilkada serentak serta masalah IUP yang sering kali menimbulkan bencana bagi masyarakat.

Sanusi Rahaningmas dari Papua Barat mengungkapkan kekecewaan masyarakat atas janji presiden yang belum direalisasikan, termasuk pembangunan kantor baru di Manokwari dan infrastruktur di Papua Barat Daya.

Novita Annakota dari Maluku menyarankan perlunya diksi yang lebih tepat dalam edukasi perpajakan agar tidak menjadi momok bagi masyarakat. Ia juga meminta ferry roro di Kabupaten Aru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Editor : Hasiholan Siahaan