Politik Pajak dalam Sorotan: Membuka Jalan bagi Transformasi Ekonomi Indonesia

DEPOK, iNewsTangsel.id - Peluncuran buku "Sambung Pemikiran Politik Pajak Transformatif Sumitro Djojohadikusumo" karya Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak dari Universitas Indonesia, menghadirkan wawasan baru tentang kebijakan perpajakan di Indonesia. Acara yang diselenggarakan di Auditorium Fakultas Ilmu Administrasi UI,  Senin (15/10/2024) tersebut menyoroti peran strategis pajak sebagai instrumen transformasi sosial dan ekonomi.

Buku ini mengangkat gagasan tokoh ekonomi Sumitro Djojohadikusumo, yang melihat pajak sebagai lebih dari sekadar alat untuk mengumpulkan penerimaan negara. Sumitro meyakini bahwa perpajakan harus digunakan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Ide ini diulas secara komprehensif oleh Prof. Haula dalam konteks kebijakan pajak masa kini, di mana Indonesia menghadapi tantangan dalam memperkuat basis pajak yang adil dan efisien.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Laksana Agung Saputra, Kepala Desk Ekonomi Harian Kompas, para pembicara seperti Dr. Machfud Sidik, M.Sc, Fuad Bawazier, dan Ahmad Fuad Rahmany berbagi pandangan mereka tentang pentingnya kebijakan pajak yang berfokus pada transformasi ekonomi. Mereka sepakat bahwa pajak memiliki peran penting sebagai pendorong perubahan sosial dan ekonomi, terutama dalam konteks tantangan global saat ini.

Penerbit Buku Kompas, yang menerbitkan buku ini, menyatakan bahwa buku ini adalah bagian dari upaya untuk memperkaya wacana kebijakan publik di Indonesia. “Buku ini memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan pajak yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi secara berkelanjutan,” ungkap perwakilan dari Penerbit Buku Kompas.

Salah satu usulan penting yang diangkat dalam buku ini adalah pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Menurut Prof. Haula, BPN diharapkan mampu mengatasi fragmentasi dalam pengelolaan penerimaan negara, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan pajak. Usulan ini dinilai sejalan dengan visi pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran yang berkomitmen untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23 persen.

Editor: Hasiholan Siahaan