JAKARTA, iNewsTangsel - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid baru-baru ini mencuri perhatian publik dengan serangkaian langkah berani yang diambilnya dalam waktu singkat setelah dilantik. Sebagai mantan jurnalis yang kini beralih ke dunia politik, Meutya tidak hanya menghadapi tantangan besar, tetapi juga bertekad untuk membawa perubahan signifikan di kementeriannya. Dalam waktu kurang dari dua minggu, ia sudah melakukan pemecatan pegawai, mengganti dua pejabat tinggi, dan meluncurkan inisiatif baru untuk memerangi judi online.
Salah satu gebrakan pertamanya adalah pengungkapan keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi situs judi online. Pada 1 November 2024, Polda Metro Jaya dan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menggerebek sebuah lokasi di Bekasi yang diduga menjadi tempat pemantauan situs judi. Dari penggerebekan tersebut, 10 pegawai kementerian ditangkap karena terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini. Menyusul bukti yang kuat, Meutya segera mengambil tindakan tegas dengan memecat mereka pada 15 November 2024.
Tak hanya berhenti di situ, Meutya Hafid juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi masalah perjudian daring. Dengan mengintegrasikan sistem pelaporan, ia berharap masyarakat dapat lebih mudah melaporkan praktik perjudian yang merugikan.
"Kami terus mengembangkan situs cekrekening.id sebagai bagian dari upaya ini," tegasnya.
Kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengenali rekening yang terlibat dalam perjudian online.
Dalam waktu 16 hari kerja, Meutya Hafid berhasil menutup lebih dari 104 ribu situs judi daring. Hal ini dicapai melalui desk pemberantasan perjudian daring yang dibentuk di bawah kementeriannya.
"Kami berkomitmen untuk memberantas praktik judi online yang merugikan masyarakat," tegasnya.
Ia melaporkan bahwa sejak pemerintahan baru dimulai, total lebih dari 380 ribu situs judi online telah ditutup.
Selain menutup situs judi, Meutya juga melakukan restrukturisasi di kementeriannya. Ia menunjuk Brigadir Jenderal Polisi Alexander Sabar sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital untuk memperkuat penanganan kejahatan digital. Di samping itu, Meutya mencopot dua pejabat tinggi, yakni Prabu Revolusi dan Hokky Situngkir, sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik serta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.
Dengan perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid berambisi untuk menjadikan kementeriannya lebih responsif terhadap tantangan digital.
"Kami ingin menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Editor : Aris