MK Batalkan Hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024, KPU Segera Lakukan Pemungutan Suara Ulang

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan bukti dan fakta yang menunjukkan keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam upaya memenangkan pasangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas pada pemilihan bupati (Pilbup) Kabupaten Serang.

Ratu Rachmatuzakiyah diketahui merupakan istri dari Yandri.

Fakta ini terungkap dalam Sidang Pengucapan Putusan perselisihan hasil pemilihan umum bupati (PHPU Bup) Kabupaten Serang untuk Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang digelar pada Senin (24/2).

"Bahwa Mendes Yandri dengan Ratu Rachmatuzakiyah, calon bupati nomor urut 2, memiliki hubungan suami-istri. Terkait hal tersebut, Mendes Yandri terbukti menghadiri serta mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam keterangannya di laman resmi MK, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Enny menegaskan bahwa kepala desa dan pemerintahan desa berada di bawah koordinasi Kementerian Desa yang dipimpin oleh Yandri, sehingga terdapat keterkaitan kepentingan antara kepala desa dan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Yandri.

Salah satu acara yang menjadi sorotan adalah Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang yang digelar di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024. Dalam acara ini, berdasarkan kesaksian saksi, ditemukan adanya dukungan kepala desa terhadap pasangan Ratu-Najib.

Kepala Desa Bojong Pandan, Hulman, yang juga merupakan Sekretaris DPC APDESI Kabupaten Serang, dihadirkan sebagai saksi dan mengakui adanya keterlibatan Mendes Yandri. Setelah Rakercab APDESI, Hulman mengaku berkoordinasi dengan tim pemenangan pasangan Ratu-Najib.

Tindakan ini melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), yang melarang pejabat negara mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Norma ini juga berlaku bagi H. Yandri Susanto sebagai menteri, di mana pejabat negara dilarang mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," kata Enny.

MK menilai bahwa tindakan Yandri sebagai Mendes, baik secara sengaja maupun tidak, telah mempengaruhi netralitas kepala desa dan aparatur desa. Seharusnya, jika ada hubungan keluarga antara seorang calon kepala daerah dengan seorang menteri, maka menteri tersebut harus menghindari kegiatan yang dapat mempengaruhi netralitas aparatur desa.

Akibat dari temuan ini, MK memutuskan untuk membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024 dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang. Selain itu, MK juga membatalkan PKPU No. 2028 Tahun 2024 yang menetapkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024.

Editor : Hasiholan Siahaan