LPP Surak Siap Kawal 24 Wilayah yang Ditetapkan PSU oleh MK di Pilkada 2024

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Senin (24/2/2025), sebanyak 24 perkara diputuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU ini akan berlangsung di 24 provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak sengketa hasil pemilihan.

Keputusan MK tersebut menjadi tantangan bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut serta dalam pemantauan dan pengawasan guna memastikan proses PSU berjalan secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Baca Juga

KPU Tangsel Tetapkan Benyamin-Pilar sebagai Pemenang Pilkada 2024

Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP Surak) menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan PSU di setiap tahapannya.

"Kami, LPP Surak, sebagai bagian dari masyarakat demokrasi, siap mengawal keputusan MK agar pelaksanaan PSU berjalan jujur, adil, dan transparan. Kami ingin memastikan pemimpin daerah yang terpilih memiliki legitimasi kuat sebagai representasi suara rakyat," ujar Imam Sunarto, Sekjen LPP Surak, dalam keterangannya kepada media, Kamis (27/2/2025).

Sebagai lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi secara nasional dan berada di bawah binaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), LPP Surak memiliki teknologi dan sistem IT canggih untuk melakukan investigasi menyeluruh serta mendokumentasikan dugaan kecurangan pemilu dengan cepat dan terintegrasi.

Ketua Ad Interim LPP Surak, Yudi Cahya Prawira, menegaskan bahwa lembaganya memiliki sistem pengawasan pemilu yang telah tersertifikasi hak cipta dan hak paten, serta diakui oleh lembaga nasional dan internasional seperti ISO dan KAN.

"Dengan teknologi yang kami miliki, terutama dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan pemilu, LPP Surak menjadi satu-satunya lembaga pemantau pemilu di Indonesia yang memiliki sistem pemantauan paling komprehensif dan terintegrasi dengan para pemangku kepentingan pemilu," jelas Yudi, yang juga merupakan pendiri LPP Surak.

Terkait dengan keputusan MK yang menetapkan PSU di 24 wilayah, LPP Surak mengajak seluruh pihak yang berkepentingan dalam Pilkada 2024 untuk melibatkan lembaga ini secara aktif dalam proses PSU guna mencegah potensi pelanggaran.

Baca Juga

Tamsil Linrung Apresiasi Putusan MK Hapus Presidential Threshold

"Semua kontestan membutuhkan kepastian kemenangan secara de facto maupun de jure. Kami siap mengawal, memfasilitasi, dan menghadirkan teknologi terbaik agar PSU berjalan sesuai ekspektasi. Mari kita bersama-sama melahirkan pemimpin yang berintegritas melalui pemilu yang fair play, jujur, dan adil," tutupnya.

Editor : Hasiholan Siahaan