Pemerintah Targetkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Induk KUD: Jangan Abaikan yang Sudah Ada

JAKARTA,iNews Tangsel.id- Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, tahun ini. Adanya inisiasi pembentukan koperasi itu sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis desa.

Akan tetapi, rencana itu menuai kritis. Salah satunya dari Induk Koperasi Unit Desa (Induk KUD) yang meminta rencana ini tidak mengabaikan ekosistem koperasi yang telah lama hadir dan berperan nyata di tengah masyarakat.

“Keberadaan Koperasi Merah Putih, nantinya harus bisa bersinergi dengan koperasi daerah. Jangan sampai mematikan yang sudah ada,” tegas Ketua Umum Induk KUD, Portasius Nggedi, dalam forum Harmonisasi Program Strategis Pemerintah dengan Pusat KUD Seluruh Indonesia, di Jakarta, belum lama ini.

Dia menjelaskan, program ini diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Koperasi Merah Putih. Pemerintah ingin koperasi hadir sebagai pusat layanan ekonomi terpadu di desa yang melayani keuangan, kesehatan hingga logistik. 

“Sayangnya, ekosistem koperasi yang ada saat ini belum diberdayakan optimal. Volume usaha koperasi saat ini baru sekitar Rp198-205 triliun. Bila dibandingkan dengan PDB Nasional yang mencapai Rp20 ribu triliun, itu cuma menyumbang 1,1 persen. Artinya secara keseluruhan, koperasi sangat kecil sumbangannya bagi perekonomian nasional,” ungkap dia. 

Dia pun coba memaparkan, bahwa isu lama pun kembali mencuat, termasuk soal Kredit Usaha Tani (KUT) yang belum tuntas. Ada 5,6 juta KUT bermasalah yang menyeret KUD, padahal pihaknya hanya jadi penjamin. 

Untuk itu, pihaknya minta KUT dihapuskan secara massal melalui Keppres dan Menteri Koperasi harus terbitkan surat yang berkekuatan hukum.

“Kami juga mendorong percepatan revisi UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, serta penguatan dari sisi pembiayaan dan SDM. Jangan hanya buat program baru, tapi matangkan ekosistem yang sudah ada,” tegasnya. 

Menanggapi hal itu, Deputi Kelembagaan & Digitalisasi Koperasi Kemenkop UKM, Henra Saragih, menegaskan Koperasi Merah Putih adalah agenda prioritas dan gagasan. Karena Presiden Prabowo ingin koperasi dan BUMDes bersinergi sebagai lembaga ekonomi profesional. 

“Peluncuran nasional 80 ribu koperasi dijadwalkan pada 12 Juli 2025. Pemerintah berharap koperasi mampu menstabilkan harga, memutus mata rantai tengkulak, serta memudahkan akses kebutuhan primer warga desa. Jadi, koperasi yang lama tetap jalan dan koperasi baru memperkuat,” ucapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Ari Permana mengaku, pihaknya akan mendukung penuh sinergitas Inkud KUD dan Koperasi Merah Putih, khususnya dalm hal pembiayaan. Pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk rencana pemerintah tersebut. 

“Sebagai pilot project, kami akan gelontorkan Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa, dengan skema pinjaman lunak 10 tahun bunga 3 persen effektif per tahun. Sehingga KUD bisa jadi hub distribusi untuk koperasi Merah Putih, seperti menjadi pusat logistik sembako, pupuk, hingga apotek. Yang penting, koperasi dikelola profesional,” tutup Ari. 

Editor : Hasiholan Siahaan