Persaingan di Bursa Sekda Banten! Mahasiswa dan Akademisi Soroti Transparansi dan Kampanye Hitam!

SERANG, iNewstangsel.id - Lima pejabat tinggi masuk dalam bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Banten yang sangat dinanti. Mereka adalah Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana, Asisten Daerah I Pemprov Banten Komarudin, Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti, Kepala DP3AKKB Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina, serta Sekretaris DPRD Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan.

Kepala Sekretariat Panitia Seleksi, EA Deni Hermawan, menyatakan bahwa para kandidat saat ini sedang menjalani seleksi ketat pada tahap adu gagasan melalui makalah. "Pansel akan melakukan penajaman terhadap isi makalah melalui sesi presentasi dan wawancara pada Kamis, 5 Juni 2025," kata Deni kepada wartawan di Serang, baru-baru ini.

Baca Juga

Pemprov Banten Disorot Usai 211 Kendaraan Dinas Raib

Deni menjelaskan, setelah seluruh proses seleksi selesai, Panitia Seleksi (Pansel) akan menyampaikan tiga nama terbaik kepada Gubernur Banten. Gubernur kemudian akan mengirimkan surat usulan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, memastikan proses sesuai prosedur.

Proses seleksi diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga Banten memiliki Sekda definitif, mengingat posisi tersebut selama ini hanya dijabat oleh Pelaksana Tugas atau Penjabat Sementara. Hal ini menunjukkan urgensi penetapan Sekda demi stabilitas pemerintahan.

Koordinator Penggerak Mahasiswa Pelajar Banten, Idan Wildan, meminta semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan menjunjung tinggi kompetisi yang sehat dalam seleksi calon Sekda. Idan mengungkapkan, adanya indikasi kampanye hitam atau serangan terhadap salah satu calon merupakan upaya politisasi yang sangat merugikan proses seleksi.

"Motifnya bisa bermacam-macam, tapi dampaknya jelas menciptakan opini sesat dan menggiring hasil seleksi ke arah yang tidak sehat,” ungkap Idan. 

Idan menegaskan bahwa praktik kampanye hitam tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap proses birokrasi, tetapi juga menodai prinsip demokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ail Muldin, menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses seleksi Sekda oleh Tim Seleksi dan Gubernur Banten. Ail menyebutkan tiga aspek utama yang perlu diperhatikan: keterbukaan profil dan rekam jejak calon, kemampuan menerjemahkan visi-misi gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kepiawaian menjalin komunikasi strategis dengan berbagai pihak.

“Gubernur harus terbuka kepada publik. Jangan sampai ada kesan bahwa pemilihan Sekda didasarkan pada balas budi atau kedekatan politik," kata Ail dalam keterangan tertulisnya. 

"Penekanannya adalah transparansi dan objektivitas,” imbuhnya. 

Ail juga menambahkan, Sekda harus berperan sebagai katalisator program percepatan pembangunan, terutama karena Gubernur Andra Soni belum memiliki pengalaman memimpin daerah sebelumnya. Dalam konteks ini, sosok Sekda diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara gubernur dengan publik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur Muspida, memastikan sinergi yang efektif.

Terkait potensi calon Sekda dari Pemerintah Pusat, Ail menilai bahwa hal tersebut bisa menjadi blunder jika tidak memperhitungkan kebutuhan adaptasi dan pemahaman lokal yang mendalam. “Memang orang pusat bisa kuat secara aturan, tapi belum tentu cepat menangkap aspirasi masyarakat bawah," ujarnya. 

"Kita butuh yang bisa langsung kerja, memahami kultur lokal, dan siap bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota,” tegas Ail.
 

Editor : Aris